Komisi I DPR: Pemerintah Terlalu Mengatur Urusan Publik

Laporan: Yanti Marbun

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Melihat fenomena baru dunia maya yang saat ini mulai berkembang dikalangan masyarakat berdampak menimbulkan polemik baru. Informasi yang tidak diketahui kebenaranya pun (Hoax) semakin berkembang bahkan di Indonesia mencapai titik Warning.

Effendi Simbolon, Anggota Komisi I DPR RI menilai fenomena baru dunia maya yang sebenarnya sudah dimulai dinegara lain ini terlihat seolah-olah masyarakat tidak siap untuk menjalaninya. Saat ini, menurutnya, terminologinya pemerintah bukan berbicara tentang mengatur apa yang disampaikan masyarakat.

"Bicara mengatur, jaman sekarang sulit mengatur orang. Pemerintah jangan merasa sebagai pengatur. Apa yang dibicarakan di media sosial seolah-olah harus seijin pemerintah. Saat ini kan kondisinya seperti itu, " ujarnya di Warung Daun, Jalan Cikini Raya No 27, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/01/2017)

Selain itu Effendi juga menilai masyarakat saat ini sudah tidak lagi menyampaikan aspirasinya melalui Partai Politik (Parpol) maupun Ormas. Saat ini masyarakat berkembang, menggunakan media sosial sebagai tempat menyampaikan pendapatnya.

"Ini Fenomena partai politik individu. Pemerintah harus menyikapinya dengan santai. Jangan seperti majikan dan pembantu. Kita ini rakyat yang berdaulat,"Lanjutnya.

Untuk itu Effendi menegaskan sudah seharunya pemerintah memperbaiki diri dan mengurusi permasalahan lain negara yang jauh lebih penting.

"Kan dulu pemerintah juga menggunakan netizen untuk memenangkan pilkada, urusan publik biarkan publik yang selesaikan. Sekarang semua urusan publik diurusin. Tapi urusan negara dengan rakyatnya yang menyangkut ideologi dan menyangkut katakanlah masalah-masalah radikal ya itu bisa,"tutupnya.

---