Rabu, 17 Agustus 2016 14:40 WIB

Sindir Ahok, Rizal Ramli: Jadi Pemimpin Jangan Sok Berkuasa

Editor : Danang Fajar
Laporan: Gita Ginting

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Penggusuran warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukan pada akhir bulan Agustus nanti, ternyata banyak menimbulkan kontroversi.

Hal itu dikatakan oleh Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli saat bertanya kepada warga Bukit Duri mengenai penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Jadi tadi saya tanyakan kepada warga apakah rencana penggusuran Kampung Bukit Duri ini sesuai dengan Pancasila apa enggak? Jawaban warga sama sekali tidak sesuai," ujar Rizal di Jalan Bukit Duri Dipo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016)

Ketidaksesuaian yang disampaikan oleh warga itu, kata Rizal, seperti penggusuran yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Dimana, warga Bukit Duri merasakan bahwa pemerintah tidak bersosialisasi terlebih dahulu dan tidak mendengarkan suara dari warga, sehingga warga merasakan penggusuran tersebut tidak adanya nilai keadilan sosial.

"Padahal luas wilayah disini ada 2,3 hektar. Sebetulnya bisa ditata ulang (urban renewal) seperti pembaharuan kota yang bisa dilakukan tanpa penggusuran," tambah Rizal.

Menurut Rizal, seharusnya Pemerintah bisa melakukan tindakan yang lebih manusiawi dibanding merelokasikan warga ke rumah susun (Rusun) Rawa Bebek, Jakarta Timur.

Pasalnya, warga selama ini telah membayar PBB secara rutin. Namun warga harus membayar kembali uang sewa kepada rusun.

"Luas tanah yang ditempati oleh 400 keluarga itu sebenernya dapat dibangun apartemen, taman, atau tempat bermain untuk anak-anak Warga Bukit Duri. Bisa ditenderkan ke pihak swasta. Cukup untuk membiayai apartemen di sini, cukup untuk membiayain mencegah banjir. Di sini bisa dibangun buat mereka, mereka dapat gratis gak perlu bayar uang sewa," lanjut Rizal.

Rizal pun sangat penyayangkan sikap pemerintah yang acap kali melakukan penggusuran demi membereskan sistem pembangunan di Ibu Kota Jakarta.

Ia pun meyakini bahwa Pemerintah bisa memperbaiki pola pembangunan tanpa harus membuat warga mengeluarkan air mata.

"Jadi pemimpin itu gak bisa seenaknya, jangan sok kuasa. Mentang-mentang kuasa menggunakan kekerasan di sini. Karena rakyat di sini sudah tinggal puluhan tahun. Harus pemerintah ubah pola pikir," tandas Rizal.
0 Komentar