JAKARTA, Tigapilarnews.com-Rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk membeli peternakan sapi di Belgia mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Cara cerdas ini dilakukan Erick untuk menanggulangi ketergantungan impor daging sapi. Untuk diketahui, selama ini kita selalu melakukan impor daging sapi karena kebutuhan akan daging sapi mencapai 700.000 ton setiap tahunnya. Sementara ketersediaan di dalam negeri hanya 400.000 ton, sehingga kita mengimpor 300.000 ton setiap tahun.
Untuk memenuhi kekurangan ini, jika kita mau menambah sapi, dibutuhkan hampir 2 juta sapi dan ini butuh waktu lama karena harus mempersiapkan lahan peternakan serta semua prosedur peternakan sapi.
"Saya melihat ketergantungan kita akan impor sangat tinggi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam negeri. Sementara jika membangun peternakan sendiri butuh waktu lama, maka langkah cepat yang bisa diambil adalah dengan membeli peternakan yang sudah jadi dan besar di luar negeri. Nantinya, Indonesia akan impor daging sapi dari perusahaan BUMN sendiri," jelas Erick Thohir.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo setuju dengan ide Erick Thohir ini. Menurut Agus, kenyataannya memang kita ini setiap tahun harus import daging sapi karena produksi daging sapi nasional belum mencukupi.
"Banyak kendala untuk membangun peternakan sapi potong. Dalam hal pakan ternak misalnya, untuk menghasilkan sapi potong yang diterima oleh industri, pakannya tidak sembarangan, begitu juga usia potong sapi. Petani akan terkendala dalam membesarkan sapi karena harga pakan ternak mahal karena tidak disubsidi oleh APBN," kata Agus Pambagyo.
Lebih jauh Agus menambahkan, situasi ini membuat peternak memberi pakan rumput atau pakan lain yang membuat sapi tidak tumbuh sesuai standard industri , atau lebih jelek lagi, sapi terpaksa dipotong sebelum waktunya
Kembali ke ide BUMN membeli peternakan di luar negeri. Masih menurut Agus Pambagyo, itu bukan ide baru. Tahun 2013 Pak Dahlan Iskan pernah mengeluarkan ide serupa. Tapi tidak sempat dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya perlu kehati-hatian dan perlu dilakukan dengan perhitungan yang matang. Apakah sudah dilakukan due dilligence atas peternakan yang akan dibeli. Juga perlu melibatkan lembaga pengawasan, misalnya BPK dan KPK.
Hal senada datang dari mantan pimpinan KPK yang juga aktivis anti korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas. Menurut Erry, sepanjang proses penyusunan kebijakannya dilakukan berdasarkan data yang akurat dan sahih, serta mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, hal itu dapat dilakukan. Apalagi kebijakan tersebut diambil demi memenuhi kebutuhan rakyat banyak.
Ide pembelian peternakan sapi di luar negeri ini sebetulnya sudah lebih dulu dilakukan negara tetangga Malaysia dan Brunei. Salah satu contoh, pada Mei 2019 SEDC (Sarawak Economic Development Corporation) membeli peternakan besar di Australia dan berhasil menjadi pemimpin pasar pemasok daging di ASEAN, Timur Tengah serta Australia sendiri.(mir)