Selasa, 26 November 2019 18:56 WIB

Masyarakat Didorong Kelola Hutan Secara Lestari

Editor : Yusuf Ibrahim
Bambang Supriyanto (kedua dari kiri). (foto Esa/Tigapilarnews.com)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta selama dua hari sejak 27-28 November 2019.
 
Tema PeSoNa yang digelar ketiga kalinya ini adalah Memakmurkan Rakyat Kini dan Nanti. “Sebab festival ini semacam perayaan bahwa hutan sosial telah diterima masyarakat dan banyak champion yang berhasil secara ekonomi, sosial, maupun ekologi,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, Selasa (26/11)
 
Bambang menambahkan, seperti juga dalam dua Festival PeSoNa sebelumnya, perhelatan kali ini menampilkan ragam hutan sosial dari seluruh Indonesia.
 
Kegiatan ini menampilkan produk hutan sosial juga kisah sukses mengelola hutan yang dikelola sebelum dan setelah mendapatkan legalisasi. “Dari situ kami akan bisa melihat bagaimana hutan sosial dikelola oleh masyarakat lokal sebagai bukti bahwa masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari,” katanya.
 
Untuk mendukung kerja-kerja masyarakat itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah percepatan kelembagaan Hutan Sosial yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitar Kawasan hutan.
 
Sampai saat ini, program Hutan Sosial telah memberikan akses kelola kepada 777.789 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.112 SK atau total seluas 3,436 juta hektare.
 
Untuk mendukungnya, kata Bambang, kelompok tani mendapatkan pembinaan awal melalui pendampingan penyuluh dalam bidang kelembagaan yang berbadan hukum, tata kelola hutan dan tata kelola usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif melalui hasil usaha bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan wisata dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
 
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendampingan kelembagaan dan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP untuk pendampingan teknis produksi agroforestry/silvofishery serta pengembangan produk dengan Himbara dan BUMN,” ujar Bambang.(exe)

0 Komentar