Rabu, 13 November 2019 23:07 WIB
Syaiful Bahri Anshori: Papua Rusuh Karena Pejabat Disana Korupsi
Syaiful Bahri Anshori (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat tak kunjung usai. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya agar konflik-konflik yang sering terjadi di bumi cenderawasih itu dapat diminimalisir. Mulai dari pembangunan infrastruktur, bahan bakar minyak satu harga, dana otonomi khusus (otsus) Papua dan lainnya.
Namun semuanya itu belum mampu bahkan dinilai gagal dalam meredam konflik di wilayah Indonesia paling timur itu. Pasalnya, kesejahteraan, keadilan rakyat di kedua provinsi belum terwuju secara seutuhnya. Bahkan anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori menyebut salah satu faktor di Papua dan Papua Barat sering rusuh atau konflik karena elit pejabatnya korupsi.
“Kekuatan media kita kalah seperti kasus kerusuhan di Malang kok bisa sampai ke Papua. Disisi lain, pejabat di Papua korup. Sehingga dana Otsus Papua tidak sampai ke masyarakat. Misalnya melalui dana otsus Papua ini, masing per orang bisa dapat puluhan juta. Sementara yang sampai ke masyarakat Papua hanya ratusan ribu saja,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
ini menjabarkan ada tiga kelompok di Papua. Yakni kelompok anti NKRI, setengah-setengah NKRI tergantung situasi dan NKRI. “Pejabat di Papua banyak yang anti NKRI, maka operasi intelijen harus diperkuat,” katanya.
Lebih miris lagi di beberapa kabupaten/kota di Papua tidak memiliki Polsek dan Polres. Syaiful meminta hal Ini harus di evaluasi bahwa Kapolri yang baru dapat menuntaskannya. Artinya keadilan di Papua belum diperhatikan. “Maka pemerintah dan semua elemen masyarakat harus memperhatikannya,” tuturnya.
Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan Komisi I DPR belum lama ini mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam setiap rapat kerja mitra kerja Komisi I, katanya, pihaknya selalu membahas perkembangan terkini Papua dan Papua Barat. “Menhan ingin fokus pada Papua juga. Perlu ada semacam upaya lintas kementerian untuk atasi konflik di Papua,” pungkasnya.
Login with Facebook