Selasa, 16 Oktober 2018 11:59 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memenuhi target penurunan angka kemiskinan dari 3,78 persen pada tahun 2017 menjadi 2,78 persen pada tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk itu, kebijakan Pemprov DKI dalam konteks penanggulangan kemiskinan seperti yang terdapat dalam daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), antara lain pemberian KJP Plus, KJS Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Pelatihan Keterampilan, Pelatihan Kewirausahaan, Penyediaan Hunian yang Layak, Subsidi Pangan, dan Subsidi Transportasi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, permasalahan kemiskinan tidak hanya soal warga miskin tetapi juga warga rentan miskin. "Konsolidasi tidak hanya di internal pemerintah, tetapi juga antar pemerintah dan non pemerintah,” ujarnya saat membuka Rakerda Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI di Balai Kota DKI, Selasa (16/10/2018).
Saefullah mengatakan, dalam rentang lima tahun ini DKI pasang target akan menurunkan angka kemiskinan satu persen. "Kami berharap tidak ada lagi orang yang hidup di bawah 1,25 dolar perhari atau Rp18.000 perhari pada tahun 2030," terangnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, serta melaksanakan percepatan pembangunan diberbagai sektor.
Saefullah optimistis, target tersebut akan tercapai karena DKI sudah melakukan berbagai upaya, termasuk memastikan ketepatan program yang bersifat mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan. "Kami juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui penyediaan akses terhadap lapangan pekerjaan yang produktif," tutupnya.(exe/ist)