Selasa, 10 Juli 2018 13:29 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, bicara tentang faktor-faktor yang membuat paham radikalisme masuk ke kampus.
Menurutnya, ada peran jajaran petinggi kampus lebih longgar dalam mengawasi kebebasan di kampus.
"Kampus ini selalu dimiliki kebebasan. Ini menjadi salah satu faktor kenapa pahamnya radikal masuk atas nama kebebasan kampus," kata Azyumardi dalam diskusi bertema 'Memahami Radikalisme di Kampus dan Dampak Bagi NKRI' di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (10/07/2018).
"Biasanya kampus nggak peduli dengan aktivitas mahasiswa. Selama mahasiswanya aman, nggak protes, rektornya diam saja," imbuh Azyumardi.
Untuk itulah, menurut Azyumardi, peran pemerintah melalui kementerian melakukan pembenahan pengawasan di kampus-kampus. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan pembekalan antiradikalisme tersebut bukan hanya khusus mahasiswa, tetapi juga harus menyentuh ke jajaran dosen.
"Kementerian yang mengawali PT (Perguruan Tinggi) ini seperti Kemendikbud, Kemenristek Dikti, dan Kemenag supaya dosen-dosen itu dilatih kembali dan mahasiswa diwajibkan ikut simposio kebangsaan mengenai empat pilar," kata Azyumardi.
Di tempat yang sama, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mencontohkan dampak radikalisme dengan peristiwa terorisme yang terjadi tahun ini serta tahun-tahun mendatang. Dia menyebut kasus-kasus terorisme tahun ini lebih banyak dibandingkan satu atau dua tahun sebelumnya.
"Saya yakin di tahun-tahun mendatang mungkin akan lebih banyak terorisme dibanding satu sampai dua tahun lalu, karena tidak bisa bergabung dengan ISIS untuk hijrah tidak bisa, makanya mereka membuka pintu jihad artinya membuka pintu amaliah di negara masing-masing," kata Sidney saat diskusi.
"Kita akan lihat mungkin sekarang ini lebih banyak terorisme kenapa? Karena ISIS sudah masuk ke Timur Tengah, dan juga yang tidak bisa bergabung di ISIS. Sekarang pintu hijrah di sini sudah tertutup dan sekarang ini makanya mereka harus melakukan aksi amaliyah di negara mereka masing-masing," imbuh Sidney.(exe/ist)