Jumat, 09 Juni 2017 14:01 WIB
Kepala Bappenas Tekankan Pentingnya Evaluasi Program Pembangunan
Bambang Brodjonegoro (dok/bili)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya peran evaluasi program kerja sama dengan Multilateral Development Banks (MDBs) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.
"Peran MDBs di Indonesia telah bergeser dari pemberian bantuan menjadi kemitraan. Pemerintah Indonesia dan setiap MDBs telah bekerja sama untuk memastikan agar strategi kerja sama sejalan dengan rencana pembangunan Indonesia dan kerangka kerja institusi MDBs," kata Bambang dalam keterangan pers, Jumat (9/6/2017).
Bagi Indonesia, kemitraan tersebut mendorong peran aktif negara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih besar pada organisasi-organisasi strategis seperti IFAD dan Global Green Growth Institute.
Indonesia juga berharap partner pembangunan dapat beradaptasi dengan kebutuhan negara yang berubah-ubah, yang dapat diketahui melalui evaluasi program.
Pada 2013, IFAD, tepatnya Independent Office of Evaluation, melaksanakan Country Programme Evaluation yang memicu orientasi ulang atas program Indonesia sehingga lebih berkonsentrasi pada pengembangan pendekatan inovatif dan membantu pemerintah dalam mengarusutamakan skema program yang sukses pada program-program nasional lainnya.
"Selama tiga tahun terakhir, proyek-proyek berjalan sudah direstrukturisasi agar fokus pada produktivitas dan akses pasar, skema kerja sama dengan swasta telah dibuat, dan hubungan strategis dengan partner pembangunan semakin ditingkatkan," ujar Bambang Saat ini, meski ketimpangan terus menurun dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing agar bisa menghindari middle income trap.
Menurut Bambang, kuncinya adalah dengan terus berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil upaya pemerintah dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari angka 67,70 pada 2012 menjadi 70,18 pada 2016. Kenaikan tersebut, lanjutnya, mengindikasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan memasuki usia angkatan kerja di masa mendatang.
Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan reformasi fiskal untuk mempercepat konstruksi infrastruktur strategis. Pada periode 2015-2019, Indonesia membutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp 4,796.2 triliun.
Terbatasnya anggaran pemerintah membuat 36,5 persen dari total investasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan swasta. Berkembangnya proyek infrastruktur juga mengharuskan pemerintah untuk memastikan tiap warga negara mendapat manfaat dari pembangunan, salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang diluncurkan untuk meningkatkan akses usaha dan lapangan pekerjaan bagi rumah tangga miskin.
sumber: antara
Login with Facebook