2 Tahun Jokowi Berani Tuntaskan Masalah Hukum di Indonesia

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Dua tahun sudah Jokowi menjalani masa kepemerintahannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kritik dan pujian kepada Jokowi tak lepas selama masa kepemerintahanya.

Kebijakan Jokowi, lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara. Namun tak hanya itu, Jokowi berusaha menuntaskan permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia.

Guru Besar Politik Hukum, Arskal Salim mengatakan, gebrakan baru yang dikeluarkan Jokowi dalam mata hukum ialah Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Pasalnya, kata Arskal, walaupun terbilang kecil dari sisi nominal, namun hal ini sangat luar biasa.

"Bayangkan kalau Rp 100 ribu sehari satu orang, kali kan berapa orang dan kalikan berapa hari yang melakukan pungli, itu sangat luar biasa," ucapnya dalam diskusi Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Kamis (20/10/2016).

Selain itu, lanjut Arskal, Jokowi berani mengambil kebijakan tentang perlindungan anak lewat Perppu Kebiri. DPR RI pun sudah mengeashkan Perppu kebiri tersebut.

Terlepas dari itu, permasalah HAM seperti kasus 1965, Munir, dan penembakan mahasiswa Trisakti, Arskal menilai ihwal tersebut bukan permasalahan ringan yang dapat dituntaskan.

"Itu kalo digelar semua saya yakin bisa tahun baru selesai. Makanya ada wacana di Jaksa Agung bagaimana masalah ini bisa diselesaikan secara tidak dibawa hukum, dengan maaf. Yang penting ada kerelaan ada keterbukaan bagaimana masalah HAM bisa diselesaikan demi masa depan bangsa yang lebih baik," tegasnya.

Terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM di Indonesia banyak kekuatan politik yang belum siap berbicara kebenaran.

"Ini bukan soal pemerintah sendiri, ini tanggung jawab kita semua ya bahwa faktyanya memeang mengungkap kasuis ham itu tidak mudah yah. karena ada yang tidak siap untuk ungkap kebenaran. Tapi kenapa kita bicara kebearan pun itu terganjal ditengah jalan. Saya pribadi berpendapat bahwa kita belum siap untuk bicara kebenaran," jelas Sidarto.

Jika bicara soal pembangunan di era Jokowi, kata Sidarto, pembangunan tidak lagi difokuskan pada Indonesia bagian barat dan tengah, melainkan timur. Fokus pembangunan saat ini adalah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris dan Jakarta Sentris.

"Tahapan pembangunan dalam RPJMN 2005-2019, berfokus pada keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis SDA dan SDM yang berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan danb teknologi," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Sidarto, meletakan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan produktifitas, daya saing dan kemakmuran rakyat melalui transformasi fundamental perekonomian nasional.

"Dari ekonomi konsumtif menjadi ekonomi profuktif serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Jawa. Hal ini sesuai dengan amanat Nawa Cita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," tandas mantan ajudan Presdien Soekarno itu.

---