Ahok: Fraksi Gerindra Sering Kritik Program Saya

Laporan: Evi Ariska

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah biasa jika dirinya kerap kali tidak sepaham dengan Fraksi Gerindra DPRD DKI perihal program tata Kota Jakarta.

"Gerindra mana pernah si (ngajuin yang baik?). Nggak pernah, dia ngajuin sesuatu yang beda," kata Ahok di Balaikota DKI, Kamis (6/10/2016).

Mantan kader partai besutan Prabowo Subianto ini mencontohkan masalah seperti normalisasi sungai hingga sampai penertiban dan penggusuran. Selalu saja Fraksi Gerindra mencari-cari kesalahan dirinya dan tidak berpihak kepada warga.

"Seperti normalisasi sungai nggak bisa ditunda. Pasti kita akan mindahin orang di sana, karena sudah puluhan tahun menempati sungai. Dan bagi mereka digusur kan kita sudah siapkan pengganti yakni Rusun. Kan itu sudah nyaman dan layak, Jadi sekarang saya tanya siap nggak peduli? Anda mau ngoceh apapun nggak ada urusan, ini kerjaan kok," papar Ahok.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Ahok menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban pemukiman kumuh sepanjang tahun 2016.

Demikan dikatakan anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Aristo Purboadji dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Fraksi Gerindra meminta penjelasan seberapa banyak alokasi anggaran yang sudah terpakai dan yang belum (untuk penggusuran)," kata dia.

Aristo menambahkan penertiban pemukiman penduduk belakangan sering dilakukan. Menurutnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban karena menggunakan pendekatan persuasif.

"Karena tidak dibarengi dengan pendekatan dengan pendekatan kemanusiaan dan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran, seperti relokasi yang disediakan jauh dari domisili korban penggusuran," kata dia.

"Dan jumlah rusun yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah KK yang digusur," Aristo menambahkan.

Menjelang Pilgub DKI yang akan berlangsung 15 Februari 2017, Fraksi Gerindra meminta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang juga maju lagi, untuk menunda proyek penertiban bangunan warga.

"Tahapan alokasi biaya penertiban yang diberikan ke Satpol PP harus dihentikan sementara, mengingat pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan," ujar dia.

---