Ahok Enggan Komentar Kinerja DPRD

Laporan : Bili Achmad

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak mau banyak berkomentar soal layak atau tidaknya kenaikan gaji anggota DPRD jika dilihat dari kinerjanya.

Ahok, sapaan Akrab Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mau cari musuh soal tanggapan terkait kelayakan gaji naik dengan kinerja anggota dewan tersebut.

"Saya ga bisa komentar ya. Saya pernah di DPRD nanti kalau saya komentar nanti mereka marah lagi sama saya. Lu nyari-nyari tambahin musuh gua aja lu. Kamu lebih tahulah," kata Ahok di Balaikota, Kamis (1/8/2016).

Diketahui sebelumnya, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji anggota dewan untuk mencegah praktek korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD.

Menanggapi tuntutan tersebut Presiden Joko Widodo menyebut telah siap mengeluarkan PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.

Namun Pengamat politik dari Statesmanship and Political Campaign Pusat Kajian Kebijakan Independen (Para Syndicate), Toto Sugiarto, menilai, alasan permintaan kenaikan gaji bagi anggota DPRD guna menghindari praktik korupsi sangat berbahaya dikarenakan itu artinya anggota DPRD mengakui praktik korupsi yang seolah lumrah dilakukan anggota dewan yang terhormat.

"Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang dimana pemerintah tengah mencanangkan penghematan anggaran sekaligus angka kemiskinan yang pada bulan Maret 2016 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta 384.300 orang atau 3,75 persen sebaiknya menjadi pertimbangan pemerintah dalam kebijakan menaikan gaji anggota DPRD," kata Toto.

---