Laporan: Evi AriskaJAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut terlibat dalam menelusuri aliran dana pembelian lahan Rusun Cengkareng di Jakarta Barat.Ahok berharap PPATK bisa mengetahui siapa dan berapa banyak uang yang diterima untuk mengegolkan proyek pembelian lahan itu.Padahal, lahan itu sebenarnya sudah berstatus milik Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi, kembali terjadi penjualan lahan itu dari milik perseorangan."Kalau gitu kesimpulannya makanya mesti bawa ke bagian aparat saja, biar dipanggilin semua KPK semua biar ketauan, ditelisuri aja PPATK duitnya ke mana," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016) siang.Pria yang baru saja genap berusia 50 tahun ini menilai tak mungkin dana pembelian lahan tersebut sejumlah 600 miliar rupiah berada dalam bentuk kontan.Apalagi, menurutnya Ahok, oknum penggelap dana itu tak mungkin meletakan dana kontannya di dalam rumah."Kami ngapain kamu dapat duit bayaran (Rp) 200 miliar, kamu bayar kontan gitu loh. Nah, itu ditelusuri aja PPATK langsung bisa ketahuan kok. Kamu ditanya kenapa kamu narik uang kontan (Rp) 200 miliar, misalnya, kamu mau kasih siapa ya kan logika gitu aja," pungkas Ahok.Diketahui, pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat seluas 200 hektare mengalami masalah kepemilikan.Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta mengklaim memiliki lahan tersebut.Sedangkan, Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta mengaku membeli lahan tersebut dari pihak perseorangan atas nama Toety Sukarno.