Warga Ogah Direlokasi, Normalisasi Ciliwung Terkendala

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Kendala normalisasi Sungai Ciliwung karena ada penolakan dari warga. Mereka tidak mau direlokasi ke rusun.

Sejatinya, target normalisasi Sungai Ciliwung rampung pada tahun ini. Tetapi, hingga kini relokasi warga Bukit Duri belum terlaksana.

"Harusnya sudah selesai target saya. Jadi waktu kami masuk ke sini kan, 2013 awal. Kami bilang estimasi kerja maksimal tiga tahun selesai semua. Ternyata enggak bisal, terlalu banyak provokator,” tandas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/5/2016) pagi.

Ahok mencontohkan kawasan Kampung Pulo. Seharusnya sudah tidak terendam banjir lagi tahun ini. Tapi, karena adanya penolakan dari warga, maka pemasangan sheet pile menjadi tertunda.

"Makanya, kalau mau warga jangan pakai acara menantang normalisasi supaya enggak terlambat. Kampung Pulo harusnya sudah tidak mengalami banjir tahun ini, kalau kemarin enggak ribut," jelas suami Veronica Tan ini.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mempertanyakan aktivis lingkungan. Mereka diam dan membiarkan sungai di ibukota direklamasi penghuni warga bantaran kali.

Padahal reklamasi sungai lebih berbahaya daripada reklamasi laut. Padahal, relokasi warga ke rusun bertujuan menormalisasi sungai. Saat ini, lebar sungai berkurang dari sebelumnya 50 meter hanya tersisa 5-10 meter.

"Kampung Pulo sudah ribut, makanya Bukit Duri mau ribut lagi? Bidara Cina enggak berfungsi sodetannya gara-gara ribut juga. Terus mana aktivis lingkungan yang di Jakarta, sadar enggak Ciliwung kita direklamasi, kok enggak ada yang ribut nih," tanya Ahok.

Di sejumlah titik bantaran Sungai Ciliwung, Ahok akan mempertahankan kealamiannya. Akan tetapi, Gubernur Ahok tidak akan menoleransi bagi bangunan yang berdiri di badan sungai. Baik bangunan kumuh maupun mewah.

"Pokoknya, yang ada batu cadasnya tidak diganggu. Tapi atasnya tetap ada jalan inspeksi. Perumahan mewah juga kami mesti cek, dapat suratnya dari mana. kalau ternyata zaman dulu, bisa dua sertifikat, tidak ada IMB tetap kami akan konsinyasi gusur," pungkas Ahok. (ist)

 

---