Proyek LRT Diambil Alih Kemenhub

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Proyek Light Rapid Transit (LRT) atau kereta ringan yang sedianya digarap oleh Pemprov DKI Jakarta diambil alih Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengambilalihan proyek ini lantaran Pemprov DKI Jakarta kesulitan dalam masalah pembiayaan.

Pihak Kemenhub pun menyatakan siap untuk mengambil alih seluruh proyek LRT yang saat ini diberhentikan sementara terkait pembiayaan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto, dalam diskusi yang bertajuk "Progres Pembangunan Perkeretaapian Indonesia" di Jakarta, Selasa (10/5/2016), mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

"Kami siap saja apabila seluruhnya dibiayai APBN dan BUMN asalkan hal itu memang keputusan ratas," jelas Hermanto, Selasa (10/5/2016) petang.

Hermanto menjelaskan wacana pengambilalihan lantaran Pemprov DKI Jakarta merasa keberatan akan total proyek tersebut, termasuk trayek dalam kota mencapai Rp 100 triliun.

Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AhoK) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar proyek LRT tersebut seluruhnya didanai APBN dengan alasan lintas provinsi.

"Kemhub hanya melaksanakan tugas sesuai ratas, kalau Presiden yang memerintahkan, urusan dana tinggal di Kemkeu," ucap Hermanto.

Hermanto mengungkapkan proyek tersebut juga multiyears dari 2016 hingga 2019.

Selain itu, menurut dia, terkait skema pembiayaan, pemerintah harus merevisi terlebi dahulu Perpres 98 Tahun 2015, dan Perpres 98 Tahun 2015, dan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres 98 Tahun 2015, penyelenggaraan LRT dilakukan oleh Kemhub dan BUMN, yaitu PT Adhi Karya yang saat ini perkembangan pembangunannya sudah tiga persen.

Trase yang dibiayai Kemhub, yaitu yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, di antaranya Jatiwaringin-Bekasi Timur (13 kilometer) dan Cibubur-Tanah Baru (25 kilometer), Tanah Baru-Baranangsiang (6,3 kilometer) yang memakan biaya hingga Rp 23 triliun.

Sementara itu, dalam Perpres 99 Tahun 2015 memuat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya trase Cawang-Dukuh Atas (10,5 kilometer), Dukuh Atas Senayan (5,7 kilometer), Palmerah-Grogol (5,7 kilometer), Cibubur-Cawang (14,3 kilometer) dan Cawang-Jatowaringin (5,3 kilometer), termasuk trase yang menghubungkan tempat-tempat untuk Asian Games 2018, yang mencapai Rp 100 triliun.

Terkait penggunaan standard gauge 1.435 mm, menurut Hermanto, tidak akan menambah biaya secara signifikan.

"Sama saja dengan 1.067 karena memang dibatasi bebannya maksimal 12 ton," pungkas Hermanto. (ist)

 

---