JAKARTA, Tigapilarnews.com- Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengkritik rencana relokasi Kalijodo.Alasannya, karena lahan yang akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), seperti diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, belum memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut.“Penertiban yang dilakukan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tidak melihat kaidah-kaidah Pancasila. Terutama, sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam relokasi tersebut, Ahok lebih mengedepankan arogansi tanpa melihat musyawarah mufakat sebagai solusi dalam mengedepankan akal sehat,” katanya di Jakarta, Jumat (26/02).Hari menilai, solusi dan jalan keluar dari relokasi Kalijodo yang disampaikan Ahok hanya manis di bibir saja. Dirinya juga tidak mau mendengar keluh kesah dari perwakilan warga Kaijodo.“Cara-cara penertiban yang arogan tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila,” tambahnya.(exe/ist)