6 jam yang lalu
DPR Dorong Pemerintah Gerak Cepat Atasi Gelombang PHK dan Pengangguran
Ilustrasi PHK. (foto istimewa)
JAKARTA, TIGAPILARNEWS.COM- Pemerintah diminta gerak cepat untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya jumlah pengangguran di tanah air.
"Pemerintah harus cepat ambil langkah. Jangan tunggu situasi makin memburuk," kata Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi Ashabul, Jumat (16/5/2025).
Berdasarkan catatan Kemnaker, sekitar 24.000 pekerja terkena PHK dari Januari hingga April 2025. Angka ini sudah melebihi sepertiga total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang. Sementara itu, BPS mencatat, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76 persen pada Februari 2025.
Atas dasar itu, dia menyarankan sejumlah langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dirinya menyarankan Pemerintah bisa membantu industri yang terdampak seperti tekstil hingga manufaktur.
"Sektor-sektor yang paling terdampak, seperti industri tekstil, manufaktur, itu harus segera dibantu. Bisa lewat insentif pajak, atau subsidi upah biar perusahaan tidak buru-buru ambil jalan PHK," kata Ashabul.
Selain itu, program pelatihan kerja juga bisa dilakukan Pemerintah. Pelatihan keahlian kerja bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tak sekedar formalitas belaka.
"Program pelatihan kerja itu penting, tapi jgn cuma formalitas. Harus betul-betul disesuaikan sama kebutuhan pasar. Misalnya, ajarkan skill digital, kewirausahaan, atau yang bisa langsung dipakai untuk masuk ke sektor baru," katanya.
Dia juga meminta Pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Menurutnya, hal ini tak bisa wacana belaka. "Pemerintah bisa dorong proyek-proyek padat karya, bantu UMKM, dan buka peluang di sektor ekonomi ekonomi kreatif," katanya.(des)
Login with Facebook