Jakarta TIGAPILARNEWS.COM- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pada Senin 6 Januari 2025, dinilai memberikan banyak manfaat.
Apalagi program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) memberikan dukungan penuh dan mendorong program MBG tidak hanya menyasar siswa tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Apalagi, program MBG melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
"HPN mendukung APBD (anggaran pendapatan dan belajar daerah) bisa ikut membantu pembiayaan MBG. Sebab penerima manfaatnya langsung masyarakat seperti ada balita, santri, siswa, ibu hamil dan lain-lainnya. Soal mekanismenya bisa diatur. Dengan adanya dukungan APBD kita berharap kualitas gizi makanan masih bisa terjaga dengan baik," tegas Sekretaris Jenderal HPN Samsul B. Ibrahim, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
"Program MBG juga dapat mendidik siswa untuk menjadi individu yang disiplin, memiliki semangat gotong royong, menghargai makanan, serta memahami pentingnya gaya hidup sehat," tambahnya.
Terlebih, program MBG juga menggerakkan pelaku usaha ekonomi kecil menengah sekaligus penguatan ekonomi bangsa serta memunculkan optimisme terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Dengan anggaran sekitar 71 triliun pada tahun 2025 dan akan bertambah terus di tahun berikutnya, jika melibatkan ekonomi rakyat dalam pelaksanaannya maka akan berdampak luas bagi ekonomi kerakyatan. Misalnya saja, melibatkan koperasi dan UMKM.
Sehingga akan memiliki efek berganda, menciptakan sumber daya manusia unggul dan dapat menggulirkan ekonomi rakyat di daerah dengan catatan kebutuhan bahan bakunya diambil dari wilayah-wilayah setempat.
Lebih jauh, program MBG ini merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk dapat mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, yang pada saat itu jumlah penduduk Indonesia usia produktifnya lebih banyak dari yang tidak produktif. Maka kalau kualitas SDM-nya unggul di tahun 2045, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju di dunia.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan APBD dalam mendukung MBG untuk mempercepat capaian implementasi. "Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa juga mengusulkan agar APBD ikut membiayai program MBG. Usulan tersebut disampaikan Khofifah kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sebab, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan gizi dan standar menu. Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.
Menurutnya, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan. Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD. Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.
"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah.
"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari Muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.(bar)