Jumat, 03 Mei 2024 17:18 WIB
JAKARTA (Kastanews.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga sekitar Gunung Ruang untuk mau direlokasi ke tempat aman. Sebab, warga tidak boleh kembali menempati rumah di sekitar Gunung Ruang.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait penanganan pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (3/5/2024). "Siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi. Karena tata ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat asal. Sehingga diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan sejak 16 hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi pada Gunung Ruang. Erupsi tersebut berdampak pada 9.000 pengungsi. "Dari sejak 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9.000 pengungsi dan kurang lebih 12.000 penduduk yang perlu kita evakuasikan. Juga adanya penutupan bandara," kata Jokowi.
Terkait urusan pertanahan, rumah hingga yang berkaitan dengan pekerjaan, Jokowi menyebut telah dilakukan pendataan penduduk yang tersedia di lokasi. "Kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clean and clear. ini nanti Pak Menteri ATR, lapangannya dilihat betul. Kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta juga skema bantuan selama relokasi," kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan untuk mengidentifikasi bangun yang rusak dan infrastruktur yang terdampak akibat erupsi Gunung Ruang. "Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi.
Beberapa menteri yang hadir dalam ratas tersebut yakni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamenkeu Suahasil Nazara, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.(des)