Wapres Terangkan Alasan Pelarangan Penjualan Rokok Ketengan

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerangkan pelarangan penjualan rokok batangan atau ketengan sebagai upaya untuk mencegah pembeli rokok anak-anak.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. “Menurut apa yang saya pernah dengar itu terkait kalau yang batangan itu yang banyak membeli anak-anak, jadi ini menyangkut masalah kesehatan. Ini untuk mencegah ya, jadi saya kira itu,” kata Wapres dalam keterangannya di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12/2022).

Selain itu, Wapres mengatakan dasar dari adanya Keppres Nomor 25 Tahun 2022 ini adalah dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Masalah rokok ini saya pikir itu turunan dari Undang-undang, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu ada turunannya itu ya di antaranya turunannya itu melarang penjualan, itu UU tentang kesehatan, ya jadi dikaitkan dengan kesehatan,” kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan ketika sudah ada UU sehingga peraturan tersebut harus dilaksanakan. “Jadi itu Undang-Undang merupakan turunan, sehingga masalahnya sudah menjadi Undang-Undang sehingga harus dilaksanakan, saya kira itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan dengan adanya UU maka pengawasan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat akan lebih intensif. “Kalau yang pengawasan pasti ya kita karena ini sudah menjadi undang-undang dan itu dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat ya kita siapkan," ucap Wapres.

“Walaupun nanti tentu seperti apa tapi pengawasannya akan terus dilakukan karena itu sudah menjadi perintah undang-undang ya. Jadi kita harus kerjakan,” tandasnya.(mir)

• # Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
• # penjual rokok
• # rokok batangan
• # rokok ketengan
• # pembeli rokok
• # cukai rokok
• # pajak rokok
• # kemenkes
• # pedagang rokok asongan
• # kemenkeu
• # Menkeu Sri Mulyani

BERITA TERKAIT

Jakadu Fair 2024 Tampilkan Hasil Karya Ilmiah

Pengamat Jabarkan Alasan Jaminan Kesehatan bagi Mantan Menteri Harus Dibatalkan:

Pemindahan IKN ke Nusantara Disebut Andil Seluruh Rakyat Indonesia

Satu Dokter untuk Seribu Penduduk, Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum