Kamis, 17 Oktober 2019 10:17 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Program digitalisasi sekolah kembali dihadirkan Kemendikbud di Provinsi Papua.
Melalui digitalisasi sekolah, pemerintah ingin meningkatkan daya saing siswa di Papua agar tidak kalah dengan daerah lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui program digitalisasi sekolah, maka siswa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) bisa bersaing dengan peserta didik di daerah maju.
“Nanti kemampuan siswa-siswa yang ada di Wamena tidak akan kalah dengan siswa-siswa yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena bahan dan sumber pelajarannya sama dengan siswa yang ada di Jakarta. Tinggal gurunya harus hebat yang ada di sini agar anak-anak di sini lebih hebat dari yang ada di Jakarta,” kata Muhadjir saat pemberian bantuan komputer tablet dan peralatan TIK di SMPN 2 Wamena, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Mendikbud mengatakan, melalui digitalisasi sekolah, proses pembelajaran pun mengarah ke digital. Sebab, sekolah bisa mengakses platform rumah belajar, yakni portal pembelajaran milik Kemendikbud yang berisi berbagai bahan pelajaran. Dia berharap para guru bisa secepatnya membimbing anak-anak memakai platform digital tersebut.
Selanjutnya Mendikbud mengimbau guru-guru di daerah 3T segera mengikuti pelatihan tentang penggunaan portal rumah belajar. Program digitalisasi sekolah di Provinsi Papua dimulai dari Kabupaten Wamena sebagai lokasi uji coba.
“Nanti akan kita kirim instruktur untuk melatih guru-guru di sini. Bagaimana cara belajar menggunakan gadget itu. Mudah-mudahan dengan begitu, kita akan terus mendukung siswa-siswa di sini,” katanya.
Program digitalisasi sekolah dilakukan terutama untuk sekolah yang berada di daerah 3T melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi serta ke sekolah-sekolah yang memiliki kinerja baik melalui BOS Kinerja. Di Kota Wamena, Mendikbud menyerahkan 100 unit komputer tablet untuk SMA, 100 unit untuk SMK, dan 20 unit untuk SD.
Peluncuran program digitalisasi sekolah telah dilaksanakan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada pertengahan September. Program digitalisasi sekolah ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk pemerataan akses, khususnya berbasis TIK untuk mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan.
Dalam kunjungannya ke Wamena, Mendikbud juga ingin memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial yang terjadi.
Mendikbud mengapresiasi kembali terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di Wamena. Hal ini sejalan dengan instruksi Bupati Jayawijaya Jhon Robert Banoa yang meminta mulai 7 Oktober kegiatan belajar mengajar di Kota Wamena sudah dimulai.
Mendikbud menekankan pelayanan pendidikan tidak boleh terhenti di tengah situasi konflik yang terjadi di Wamena dan Nduga sehingga hak anak-anak Papua terhadap layanan pendidikan tetap terpenuhi demi masa depan mereka. Untuk itu, Mendikbud telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin keselamatan dan keamanan guru, tenaga kependidikan, dan siswa di daerah konflik di Papua.
Di Kota Wamena, dari 50 satuan pendidikan yang ada, 23 di antaranya mengalami kerusakan. Sebanyak 5 SD, 10 SMP, 5 SMA, dan 3 SMK mengalami kerusakan ringan serta sedang, seperti kerusakan pada kaca jendela ruang kelas, pintu, dan papan nama sekolah. Satu ruangan kepala SMP YPPK St Thomas dilaporkan habis dibakar.
Pada kunjungan kerja ke Papua kali ini Mendikbud juga menyaksikan percepatan pencairan dana manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 87 siswa SD, 423 siswa SMP, 20 siswa SMA, dan 500 siswa SMK. Siswa kelas X SMK YSO Ninabua, Wamena, Yoel Gombo mengatakan, akan menggunakan dana PIP untuk membantu usaha ternak orang tuanya sehingga dengan usahanya tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Jadi supaya bisa kuliah, uangnya dari hasil usaha ternak, dari bantuan Pak Menteri,” ungkapnya. Yoel berharap pencairan penerimaan dana PIP dari pusat bisa berjalan lancar. “Kita ingin, kita bisa sekolah dengan baik, jadi dengan bantuan pemerintah kita bisa sekolah, baik anak-anak Papua dan non-Papua juga, untuk masa depan Papua dan negara,” katanya.(ist)