Rabu, 24 Juli 2019 14:32 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota DPR RI Firman Soebagyo menyesalkan atas pernyataan dari Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menuding jika pelaksanaan fit and proper tes Capim KPK dijadikan ajang cari uang dalam memilih pimpinan lembaga anti rasuah.
Sebelumnya, dalam sebuah tanyangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di stasiun televisi swasta Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar pelaksanaan fit and proper test KPK jangan dilakukan oleh DPR periode ini karena ditakutkan akan adanya transaksi serta kesan mencari uang dari proses itu.
"Saya sebagai anggota DPR menyesalkan statment sekelas doktor sekaligus dosen Zainal Arifin Mochtar yang terkesan agak apriorir dan kemudian agak sensasional menyampaikan di media publik bahwa fit and propre test terhadap lembaga KPK dikesankan dan dikatakan bahwa anggota DPR hanya mencari pesangon atau pensiun," kata Firman di gedung DPR, Rabu (24/7/2019).
Politikus Golkar ini menilai, apa yang disampaikan sekelas Zainal sebagai orang intelektual sangatlah tidak pantas. Dan menurut Firman apa yang dilontarkannya itu bisa merusak karakternya Zainal baik dimata publik.
"Dan bagi saya itu pernyataan sikap bukan intelektual, itu adalah pernyataan sikap seorang preman. Dan orang seperti itu tidak pantas menjadi seorang dosen bagaimana nasib anak mahasiwa didiknya kalau dosen punya karakter seperti itu. Negara ini akan menjadi semakin rusak," terang Firman.
Firman pun memandang seorang Zainal Arifin adalah orang intelektual yang pastinya sudah berpendidikan tinggi dan paham akan konstitusi. Apalagi yang disinggung adalah lembaga negara seperti DPR dengan tugas serta fungsi diatur dalam ketentuan perundang-undang. Dan hendaknya Zainal berpikir dahulu sebelum berucap apalagi berbicara di depan publik tentunya akan diliat oleh semua orang dengan posisi serta latarbelakangnya.
"Apapun kita lakukan merupakan amanat UU. Baik semua warga negara jangankan seorang Zainal Arifin presiden pun harus taat menjalanakan UU. Oleh karena pernyataan seperti itu makin mencoreng alamater yakni UGM," tegas Anggota Komisi II DPR ini.