Selasa, 18 Juni 2019 21:13 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyakini tak ada gejolak politik dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR RI pada Oktober 2019 mendatang. Karena partai pemenang pemilu sudah di kubu pemerintah.
“Pimpinan DPR RI sudah pasti dijabat oleh PDIP. Saya dengar Ibu Puan Maharani. Selanjutnya para wakil dijabat oleh Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah bisa ditebak,” kata Fahri dalam diskusi Forum Legislasi di media center, gedung DPR, Selasa (18/6/2019).
Hanya saja Fahri ingin ada check and balancing, kontrol yang jelas terhadap pemerintah, agar tidak membahayakan pemerintah sendiri. Karena itu, perlu mengkaji presidensialisme untuk menentukan arah negara ini mau kemana melalui efektifitas lembaga-lembaga negara ini.
“Kalau pemerintah tanpa kontrol berbahaya. Misalnya, para menteri bisa senenaknya membuat kebijakan yang merugikan negara. Seperti skandal bank Century, BLBI, Pelindo, dan lainnya. Kita pahamlah tak akan sampai menjatuhkan Presiden RI, dan Bank Century, hanya sampai Boediono,” ujarnya.
Demikian pula posisi MPR, DPD RI, DPRD dan Pemda. “Kalau mau negara ini kuat, maka semua institusi negara termasuk DPD RI itu harus kuat dengan kinerja yang jelas. Apalagi dipilih langsung oleh rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari meminta presidensialisme itu berangkat dari demokrasi Pancasila, yang mengutamakan keberamaan dan gotong royong. Karena dalam politik Indonesia ada power sharing.
“Itu bukan berarti jelek. Karena membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat itu membutuhkan jaminan stabilitas politik dan keamanan. Pergantian presiden pun setiap lima tahun sekali tanpa gejolak, dan ini banyak dicontoh oleh neger-negara di dunia,” pungkasnya.