JAKARTA, Tigapilarnews.com- Di media sosial (medsos) saat ini tengah ramai orang membicarakan penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) Tahun 2019 dalam kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi yang diterima Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dari Presiden di Musrenbang.
Penghargaan tersebut diklaim sebagai prestasi atas kinerjanya selama ini, padahal sebenarnya semua atas hasil pekerjaan Gubernur Sumsel sebelumnya, Alex Noerdin.
Menanggapi hal tersebut pengamat kebijakan publik dan politik Sumsel, Bagindo Togar BB, menilai penghargaan yang diterima Herman Deru nomenklaturnya Gubernur Sumsel dan pejabatnya Herman Deru.
“Nomenklatur Gubernur ini bukan terkait langsung dengan Herman Deru, kebetulan Herman Deru, Gubernurnya. Ini kan terkait kinerja Gubernur Sumsel sebelumnya yang namanya Alex Noerdin, karena zaman itu Gubernurnya Alex Noerdin, dan seharusnya Herman Deru memberikan testimoni atau memberikan penjelasan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari kinerja Gubernur Sumsel sebelumnya, apa yang perlu digengsikan kalau dia (Herman Deru) mau mengakui kalau ini merupakan pekerjaan Gubernur sebelumnya,” katanya, Minggu (12/5).
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Sumsel, Bagindo Togar BB. (foto istimewa)
Bagindo mempertanyakan kinerja dari Gubernur Sumsel H Herman Deru saat ini. “Gubernur sekarang harus lakukan bagaimana mengakselerasi, pertama mengsinkronkan kinerja Gubernur Sumsel sebelumnya, H Alex Noerdin, kemudian mengakselerasi. Itu dilakukan Deru enggak, kalau Deru mengatakan ini klaim dia itu salah besar karena itu kerja Gubernur periode sebelumnya,” katanya.
Selain itu, menurutnya, kalau masyarakat menjustifikasi kalau penghargaan tersebut merupakan hasil kinerja Gubernur Sumsel H Herman Deru berarti masyarakatnya yang tidak paham.
Karena itu kebesaran jiwa, kebijaksanaan, dan kearifan harus dibangun Gubernur Sumsel H Herman Deru dan jajaran, toh apa untungnya merawat dalam tanda kutip adanya dendam politik, apa untungnya.
“Sedangkan elit-elit nasional luar biasa, Pak Fahri Hamzah, Zulkifli Hasan masih bersahabat dengan Jokowi, bagaimana Jokowi mengajak buka bareng dengan mereka, ini harusnya terbangun di daerah, kenapa tidak Herman Deru enggak ngajak pak Alex Noerdin, atau ngajak Syahrial Oesman dan lain-lain berbuka bareng bersama, ini tidak dilakukan Deru, ini menunjukkan kepicikan seorang pemimpin, kearifan itu harusnya dibangun Gubernur Sumsel saat ini,” katanya.
Sebelumnya untuk kesekian kalinya di bawah kepemimpinan Gubernur H Herman Deru, Provinsi Sumsel mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) Tahun 2019 dalam kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi.
Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Sumsel H.Herman Deru disela-sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Usai menerima penghargaan tersebut Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengucapkan syukur dan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan pemerintah pusat pada Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpinnya itu. Sehingga Sumsel dinilai berhasil dalam membangun daerah dan layak mendapatkan penghargaan bidang
Pembangunan Daerah (P2D) 2019 dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi.
“Alhamdulillah, Provinsi Sumatera Selatan kembali diperhitungkan ditingkat Nasional. Penghargaan yang kita terima ini tidak lain merupakan hasil dari kerja keras bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang tetap komitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan disegala sektor termasuk kualitas hidup serta kualitas SDM,” tegas Herman Deru.
Lebih lanjut Herman Deru mengingatkan jajaran dan kalangan kepala daerah di Sumsel untuk tetap sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan diberbagai bidang baik fisik maupun non fisik.
"Kekuatan kita ada pada kinerja dan kemitraan. Karena itu kita jaga kekompakan dan kerjasama dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Sumatera Selatan,” tandasnya.
Sementara itu, Joko Widodo dalam pidatonya saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 tersebut menegaskan, Indonesia diprediksi masuk empat besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Namun untuk mewujudkan hal tersebut lanjut Presiden tidak mudah dan memerlukan kesiapan sejak dini.
"Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat. Bisa masuk lima atau empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi," ujar Presiden Joko Widodo.
Menurut Presiden, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendesak harus diselesaikan bangsa Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, dan pembangunan sumber daya manusia.
"Banyak negara yang terjebak kepada _middle income trap_ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," ucapnya sembari mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak pada rutinitas dan menumbuhkan semangat perubahan.(exe)