Kamis, 17 Januari 2019 13:24 WIB
KPK Hanya Sanggupi untuk Jadi Panelis Pembuat Pertanyaan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo memastikan tidak akan hadir di dalam debat capres perdana yang digelar nanti malam, Kamis 17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Agus mengatakan, dirinya menyanggupi untuk menjadi panelis untuk membuat soal, namun untuk panelis yang hadir debat Agus pun tak bisa hadir.
"Jadi, pada pertemuan pertama yang diorganisir oleh KPU, kami sudah menyampaikan kami siap untuk membantu menyiapkan soal," ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (17/1/2019).
"Kemudian soal, pasti dibuat oleh kami berenam. Tapi, pada pertemuan tersebut kami juga menyampaikan mohon maaf kami tidak hadir dalam acara debat. Itu dimaklumi, diperbolehkan," tambahnya.
Agus menjelaskan, keputusan itu untuk menjaga independensi KPK agar tidak masuk dalam ranah politik terlalu jauh.
"Ya pada waktu kita mau masuk banyak yang memperdebatkan. Jangan sampai kita masuk ranah politik. Independensi kita gimana gitu ya," jelasnya.
Agus menjadi salah satu panelis dalam debat perdana capres, bersama lima orang lainnya yakni mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Diketahui debat pilpres 2019 pertama rencananya akan diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019, digelar dalam waktu 90 menit mulai pukul 20.00 WIB. Debat akan diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yakni Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Ira Koesno dan Imam Priyono akan memandu sebagai moderator dengan mengangkat tema Hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.(ist)
- # Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- # Agus Rahardjo
- # debat capres
- # pilpres 2019
- # Prabowo Subianto
- # Sandiaga Uno
- # Universitas Indonesia
- # pakar hukum tata negara
- # Presiden Joko Widodo
- # Hukum
- # HAM
- # Korupsi
Login with Facebook