Sabtu, 29 Desember 2018 12:58 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mengimbau masyarakat khususnya di Wonosobo, Jawa Tengah, agar tidak perlu mengkhawatirkan sejumlah harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok).
Dia menekankan, Wonosobo sebagai salah satu daerah tujuan wisata pada masa liburan hari besar keagamaan Natal 2018 dan menjelang pergantian tahun, menjadi salah satu daerah pantauan perkembangan harga bapok.
“Wonosobo termasuk daerah yang mengalami jumlah peningkatan wisatawan pada musim liburan. Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Wonosobo cukup terkendali, hanya harga telur yang mengalami sedikit peningkatan dibanding waktu yang lalu. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga agar peternak dan pedagang tidak mengalami kerugian,” ujar Mendag Enggar di Jakarta, Jumat (28/12).
Harga bapok di Pasar Kertek, Wonosobo, harga beras premium terpantau Rp10.500-11.000/kg, gula pasir Rp10.000-10.500/kg, minyak goreng curah Rp8.540-9.000/liter, daging sapi (paha belakang) Rp120.000/kg, daging ayam ras Rp35.000-36.000/kg, telur ayam ras Rp25.000-26.000/kg, cabe merah kriting Rp20.000/kg, cabe merah besar Rp20.000/kg, cabe rawit merah Rp40.000/kg, bawang merah Rp25.000-28.000/kg, bawang putih (honan) Rp16.000/kg, dan bawang putih (kating) Rp26.000.
“Harga beras premium di Pasar Kertek Wonosobo ini unik karena harganya di bawah HET beras premium. Sedangkan, beras medium secara resmi tidak tersedia di sini, namun beras yang setara dengan beras medium lebih tinggi harganya. Adapun beras Bulog juga tidak ditemukan di pasar ini sehingga kami akan hubungi Bulog untuk menyalurkan stok beras ke sini,” jelasnya.
Mendag Enggar melanjutkan, sesuai rakortas dan arahan Presiden, beras medium yang terjangkau oleh masyarakat harus tersedia di pasar rakyat dan diberikan margin yang cukup bagi pedagang. Selain itu, terang dia pemerintah tetap perlu menempuh tiga langkah antisipatif untuk menjaga kondisi stabil ini.
Langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah; mengidentifikasi kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi; serta meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang ilegal, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.(exe/ist)