Jumat, 20 Juli 2018 14:39 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership of Human Development and Maritime Sustainability pada tanggal 23-24 Juli 2018 di hotel Grand Hayatt, Jakarta.
Dengan mengambil tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Berkelanjutan Maritim". Acara ini bertujuan untuk upaya mendukung diplomasi Pemerintah dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di kawasan Pasifik khususnya dalam bidang ekonomi.
"Kegiatan ini merupakan momentum fenomenal dalam sejarah keparlemenan Indonesia, sehingga DPR harus jeli memanfaatkan peluang ini dalam memberikan public awarness kepada masyarakat luas tentang fungsi dan peran DPR RI dalam diplomasi parlemen dan manfaatnya bagi kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia," kata Sekjen DPR Indra Iskandar dalam jumpa pers di media center gedung DPR, Jumat (20/7/2018).
Indra menuturkan, ada tiga sesi yang akan dibahas. Pertama, mengenai membangun kemitraan untuk pembangunan. Kedua, Parlemen mendorong potensi blue economy demi keberlanjutan dari sumber daya kelautan dan ketiga mengenai pembangunan sumber daya manusia seagai daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di kawasan Pasifik.
Disisi lain, Indra menjelaskan, kegiatan ini juga berkomitmen akan turut membantu peningkatan capacity building di sekretariat Parlemen negara-negara Pasifik, antara lain melalui pelatihan, workshop dan vocational training.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan people to people contact sehingga masyarakat Pasifik bersikap lebih bersahabat terhadap Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, Indra berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjaga gerbang baru bagi kerja sama antar parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara Pasifik sehingga program kerja sama baru dalam kemitraan parlemen dapat terwujud.
Sekedar informasi, dari kegiatan tersebut 16 negara Anggota Pacific Island Forum(PIF) yang diundang 15 negara menyatakan hadir seperti: Cook Islands, Micronesia,Fiji, Kiribati, nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru. Hanya Vanaatu yang belum mengkonfirmasi.
8 Ketua Parlemen (Micronesia,Fiji, Kiribati, nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia) 2 wakil Ketua Parlemen (Papua Nugini dan Kaledonia Baru) mengkonfirmasi akan hadir. Dan agenda ini sendiri akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.