Sabtu, 23 Juni 2018 05:27 WIB
Menko Polhukam Koordinasi Bersama Kementerian/Lembaga Terkait Pilkada
Menko Polhukam, Wiranto
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 provinsi, kabupaten dan kota yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan koordinasi terakhir bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan agar Pilkada dapat terlaksana dengan aman, jujur, adil, bermartabat, dan membanggakan seluruh bangsa Indonesia.
“Dalam rapat ini kita melakukan checking terakhir dari berbagai rapat yang sudah dilakukan dan karena tinggal lima hari lagi tentunya kita membutuhkan satu checking terakhir, kesiapan-kesiapan apa yang telah kita lakukan, hal-hal apa yang masih menjadi permasalahan yang harus segera kita selesaikan. Sehingga pada saat pemilu nanti tidak akan lagi ada masalah yang kita anggap mengganggu pelaksanaan pemilu, baik penyelenggaraannya maupun pengamanannya harus siap,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri tentang Kesiapan Akhir Pilkada Serentak Tahun 2018 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Dari penyelenggaraan, hal-hal yang dibahas diantaranya masalah anggaran. Menko Polhukam mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang belum sampai. Namun, Menko Polhukam memastikan pada saat pemilu dilaksanakan anggaran tersebut sudah dapat sampai ke alamat penyelenggara. “Artinya dari sisi anggaran sudah tidak ada masalah,” katanya.
Kemudian masalah distribusi logistik pemilu. Menko Polhukam mengatakan, daerah-daerah yang pada saat disalurkan ada logistik yang rusak, apakah surat suaranya, kotaknya, dan sebagainya, maka sudah dilakukan produksi ulang dengan cepat dan sudah dihitung. Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti logistik bakal sampai ke alamat, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu itu.
“Kesiapan IT juga sudah diperhitungkan dapat mengcover seluruh kegiatan pemilu, termasuk penghitungannya. Dan yang sangat membanggakan bahwa sistem IT ini diawaki, direncanakan dan dikendalikan oleh anak-anak bangsa sendiri, putra putri kita dari perguruan tinggi menyumbangkan keahliannya dan telah melakukan satu sistem IT yang sangat akurat yang kita harapkan tidak ada masalah,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan apara keamanan juga turut dibahas dalam rapat tersebut. “Kita juga tadi menekankan netralitas ASN, termasuk masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan, itu sudah kita jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu dan memang harus netral dari pelaksanaan itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Kemudian dari masalah keamanan, dilaporkan oleh Kapolri dan Panglima TNI bahwa Polri dan TNI telah melakukan perencanaan yang sangat akurat dan optimaluntuk menjaga agar pemilu ini bebas dari ancaman dan dapat dilaksanakan dengan aman. Menko Polhukam mengatakan, Polri dan TNI telah menggelar kekuatan-kekuatan yang cukup untuk dapat mengcover atau mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah tersebut.
“Tentu kami memohon kepada masyarakat bahwa Pemilukada ini bukan hanya milik pemerintah dan aparat keamanan saja, tapi merupakan milik bangsa Indonesia dalam praktek negara demokrasi. Dengan demikian, tugas untuk menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah saja ataupun TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu tapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu, lanjut Menko Polhukam, tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari masyarakat yang luas tidak mungkin pemerintah bisa berhasil untuk melaksanakan pemilu yang aman, jujur, adil, bermartabat, dan membanggakan seluruh bangsa. “Kami semuanya mengharapkan seluruh komponen bangsa atau pihak manapun untuk bersama-sama membantu dan menghormati proses ini agar pemilu ini dapat kita laksanakan dengan aman, tertib, sukses dan bermartabat dan itu akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa yang sedang melaksanakan satu proses demokrasi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, Dirjen IKP Kementerian Kominfo R Niken Widiastuti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Humas Kemenko Polhukam)
- # Pemilihan Kepala Daerah
- # provinsi
- # kabupaten dan kota
- # Menteri Koordinator Bidang Politik
- # Hukum dan Keamanan
- # kementerian dan lembaga terkait
- # Pilkada
- # aman
- # Jujur
- # adil
- # bermartabat
- # dan membanggakan
- # Menko Polhukam Wiranto
- # Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri
- # masalah anggaran
- # distribusi logistik pemilu
- # sistem IT
- # Aparatur Sipil Negara
- # netralitas ASN
- # masalah keamanan
- # Kapolri dan Panglima TNI
- # 171 daerah
- # Menteri Luar Negeri
- # Ketua KPU
- # Ketua Bawaslu
- # Kapolri
- # panglima tni
- # Dirjen Dukcapil Kemendagri
- # Dirjen IKP Kementerian Kominfo
Login with Facebook