Selasa, 05 Juni 2018 07:56 WIB
Pemerintah Diminta Serius Sikapi Ancaman Mogok Pilot Garuda
kru garuda ancam mogok kerja (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Rencana mogok pilot dan karyawan maskapai Garuda Indonesia jelang arus mudik lebaran harus ditanggapi serius oleh manajemen PT Garuda Indonesia dan pemerintah.
“Ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam mogok. Artinya, memang masih ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan dengan baik antara karyawan dan pihak direksi,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan pers, Selasa (5/6/2018).
Dalam catatan pria akrab disapa Bamsoet, sebelumnya ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia. Di tahun 1980 pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja, 2003 dan 2011 para pilot Garuda mogok karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia.
“Jadi, tuntutan kenaikan gaji itu hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja,” ujar dia.
Hanya saja, menurut Bamsoet, jika mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran ini jelas sangat disayangkan. Mengingat hal itu akan sangat mengganggu pelayanan masyarakat dalam melakukan aktivitas mudik lebaran.
Selain itu, mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Dijelaskan Bamsoet, dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.
“Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen. Saya minta permasalahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” kata Bamsoet.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta turun tangan. “Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan,” ungkapnya.
"Lakukan perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat. Musyawarah juga harus dilakukan dengan semangat bersama mencari solusi, bukan semangat saling menyalahkan. Tidak ada kata mustahil untuk mencapai kesepakatan bersama," pesan Bamsoet.
“Saya harap mogok kerja para pilot Garuda ini tidak akan terjadi. Sebab, selain merugikan publik juga akan merusak nama baik maskapai penerbangan plat merah milik pemerintah ini,” pungkasnya.
Harus Ada win win solution
sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo menyarankan agar pihak-pihak yang tengah berkonflik di internal PT. Garuda Indonesia untuk duduk bareng demi mencari jalan penyelesaian yang terbaik.
Menurutnya, ketimbang mengedepankan ego sektoral masing-masing, justru akan merugikan masyarakat banyak, apalagi jelang mudik lebaran seperti saat ini.
"Tentu sebagai wakil rakyat kita mendorong terus langkah-langkah perbaikan. Pilot, bersama-sama Direksi perlu duduk bareng, bangun dialog yang konstruktif sehingga bisa ditemukan win win solution!," kata Sartono.
Perlu dipahami, kata dia, di satu sisi tuntutan yang diajukan para pilot juga penting untuk diperhatikan oleh managemen Garuda.
"Dalam bisnis transportasi udara, pilot merupakan salah satu komponen strategis, bahkan bisa kita sebut sebagai jantungnnya perusahaan," ujarnya.
"Saya pikir semua stakeholders harus duduk bersama dengan kepala dingin untuk dapat mengurai duduk permasalahanya. Dan dapat menentukan sikap apa yang harus dijalankan dalam mengatasi hal ini agar tidak berlarut-larut," sambungnya.
Saat ditanya apakah Kementerian BUMN perlu melakukan perombakan direksi PT. Garuda Indonesia untuk mengurai persoalan.
"Dari dulu saya sebagai anggota DPR Komisi VI selalu wanti-wanti mengingatkan kepada pemerintah setiap mengganti pimpinan BUMN harusnya dipilih orang-orang yang dapat meningkatkan kinerja BUMN tersebut dan dapat mendatangkan manfaat untuk rakyat dan Negara," katanya.
"Jangan sampai penunjukan direksi, komisaris dijadikan alat politik dan bagi-bagi kue kekuasaan. Dan juga jangan sampai kinerja BUMN di intervensi oleh kekuasaan. bahaya BUMN-BUMN tidak akan maju-maju bisa-bisa malah tutup," tandasnya.
Menyikapi hal ini, Sartono juga berjanji akan mewacanakan pemanggilan pihak-pihak yang tengah berkonflik di internal maskapai plat merah itu.
"Insya Allah akan saya usulkan dalam rapat Pleno komisi agar secepatnya memanggil pihak-pihak terkait," ungkapnya.
Login with Facebook