Selasa, 05 Juni 2018 07:48 WIB
DPR Pertanyakan Ketegasan Pemerintah Terkait Ojol
Sigit Sosiantomo (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com — Komisi V DPR meminta pemerintah tegas dan segera menentukan sikap akan melegalkan ojek online atau tidak.
Jika ingin melegalkan ojek online, Komisi yang membidangi transportasi ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan aturan hukumnya.
“Saya sudah sampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam raker, pekan, agar pemerintah tegas menyikapi ojek online. Apakah pemerintah ingin memasukannya sebagai bagian dari angkutan umum atau tidak. Termasuk apakah ingin merevisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau tidak. Sikap tegas pemerintah sangat kita tunggu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, Selasa (5/6/2018).
Menurut Sigit, pemerintah harus segara menuntaskan payung hukum untuk ojek online agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Apalagi, saat ini keberadaan ojek online sudah tidak bisa dibendung mengingat pemerintah belum mampu menyiapkan transportasi massal yang murah, nyaman dan aman.
“Saya tidak setuju jika pemerintah mengulur-ulur waktu soal kepastian ojek online ini apakah akan dilegalkan atau tidak. Sebaiknya segera diputuskan. Bahaya jika dibiarkan terus tanpa aturan. Kita harus memberikan kepastian hukum pada jutaan driver ojek online,” kata Sigit.
Sigit menyarankan Pemerintah menggunakan pasal 47 UU LLAJ sebagai pintu masuk untuk melegalkan keberadaan ojek online sebagai alat transportasi umum. Apalagi, saat ini keberadaan ojek online sudah tidak bisa ditahan mengingat pemerintah belum mampu menyiapkan transportasi massal yang murah, nyaman dan aman.
“Jika pemerintah mau cepat, kita bisa menggunakan pasal 47 UU LLAJ sebagai pintu masuk ojek online dengan memberikan pasal-pasal yang bisa menegaskan posisi ojek online sebagai transportasi umum dalam aturan turunannya. Kita punya pengalaman saat pemerintah mengusulkan revisi UU Pelayaran dan ingin menghapus azas cabotage. Kita bisa mengakomodirnya lewat revisi aturan dalam peraturan pemerintah (PP). Begitu juga dengan ojek online ini, kita bisa menyiapkan aturan turunnya mulai dari PP hingga peraturan menteri,” terang Sigit yang juga politikus PKS ini.
Selain kepastian hukum ojek online, Sigit juga meminta pemerintah melakukan pembatasan quota driver disetiap daerah. Tujuannya agar pihak aplikator tidak semena-mena terhadap driver dan driver bisa mendapatkan haknya sebagai mitra kerja.
“Kami mendapat banyak keluhan soal bagaimana arogansinya pihak aplikator. Tanpa pembatasan kuota, driver tidak bisa memposisikan diri sebagai mitra karena pihak aplikator dapat semaunya menerima mitra baru. Akhirnya driver yang dirugikan,” tegas Sigit.
Login with Facebook