Rabu, 16 Mei 2018 10:05 WIB
Anggaran KPK Diprioritaskan untuk Upaya Pencegahan
Agus Rahardjo. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprioritaskan untuk melakukan upaya pencegahan daripada dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan acara ini adalah salah satu usaha pencegahan yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi. Bahkan, anggaran KPK lebih banyak dihabiskan pada upaya pencegahan daripada untuk OTT.
"Sudah banyak langkah yang kita ambil di lingkungan akademisi terkait pendidikan antikorupsi ini. Salah satunya kerja sama dengan beberapa universitas untuk pengadaan kurikulum dan mata kuliah antikorupsi. Universitas Hasanuddin merupakan salah satu universitas yang sudah menerapkannya," ujar Agus usai menghadiri acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2018, di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (15/05/2018).
Beberapa universitas lain yang juga menunjukkan komitmen pencegahan korupsi adalah ITB. Salah satu bentuknya, kata Agus, apabila ada mahasiswa yang diketahui mencontek saat ulangan maka akan dikenakan hukuman skors selama satu semester.
"Mencontek sederhana memang, tapi ini adalah salah satu tindakan yang menguji dan melatih kejujuran dan integritas mahasiswa," katanya.
Rektor USU, Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum mengatakan untuk pelaksanaan acara-acara seperti ini di lingkungan kampus memberikan manfaat yang besar.
"Karena kampuslah yang mencetak calon-calon pemimpin masa depan. Selain itu, mahasiswa juga dikenal sebagai agent of change, mengawal dan mengontrol pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara," terang Runtung.
Runtung juga menyampaikan bahwa Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2018 di USU merupakan acara yang ketiga. Sebelumnya, acara tersebut dilaksanakan di Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia.
"Acara ini adalah salah satu tindak lanjut kerja sama USU dengan KPK, MK, dan MPR RI. Mudah-mudahan pelaksanaan acara ini akan terus berlanjut di berbagai kampus di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah mengatakan ada tiga pilar yang menjadi upaya pemberantasan korupsi. Ketiga pilar ini yaitu preventif, investigatif dan edukatif.
Dengan strategi preventif, pemerintah mampu menangkal korupsi melalui serangkaian kegiatan pencegahan. Kemudian dengan langkah investigatif, pemerintah mengungkap fakta atau kasus korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting, yaitu strategi edukatif. Upaya yang tidak hanya menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman kita tentang korupsi dan isu terkait, tetapi juga mencegah tumbuhnya perilaku-perilaku koruptif, khususnya di kalangan generasi muda. Kegiatan hari ini salah satu contohnya," tuturnya.
Nurhajizah berpendapat bahwa perguruan tinggi berisikan anak-anak muda yang masih idealis dan merupakan calon-calon pemimpin masa depan.
Untuk itu, Nurhajizah menilai bahwa memulai pendidikan antikorupsi di lingkungan akademik, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, merupakan investasi jangka panjang dalam memerangi korupsi.
Wagubsu sangat mengapresiasi terlaksananya Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2018. Diharapkan acara-acara seperti ini akan terus berlanjut dan bermunculan.
"Mudah-mudahan acara ini menginspirasi Universitas Sumatera Utara dan universitas lainnya yang ada di Medan untuk mulai mengaplikasikan pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus masing-masing," harapnya.
Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2018 berlangsung selama dua hari sejak Senin (14/5/2018). Ada beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan dalam acara tersebut.
Diantaranya, Focus Group Discussion (FGD), Pameran, Talkshow Mengawal Demokrasi Konstitusi Melawan Korupsi, dan pembacaaan naskah komitmen bersama Deklarasi Anti Korupsi oleh Presiden Mahasiswa USU yang ditandatangani Ketua MK, Ketua KPK, Ketua Badan Pengkajian MPR, dan Rektor USU.
Turut hadir dalam acara itu Ketua MK RI Dr Anwar Usman SH MH, Ketua Badan Pengkajian MPR RI Prof Dr H Bambang Sadono SH MH, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Perwakilan Kodam Bukit Barisan.(exe/ist)
- # Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- # Kasus SUap
- # kasus korupsi
- # Korupsi Proyek e-KTP
- # operasi tangkap tangan (OTT)
- # KPK
- # Agus Rahardjo
- # pemberantas korupsi
- # Universitas Sumatera Utara (USU)
- # Universitas Hasanuddin
- # Universitas Indonesia
- # Gubernur Sumatera Utara
- # Nurhajizah
Login with Facebook