Rabu, 16 Mei 2018 08:11 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyatakan pemerintah mendukung wacana pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia.
Hal itu ia katakan merespon pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyarankan menghidupkan pasukan elite tiga matra TNI yang dibentuk pada tahun 2015 itu. Dengan catatan, jika pihak TNI benar-benar jadi dilibatkan untuk memberantas terorisme sebagaimana Revisi Undang-undang Terorisme.
"Bagus, bagus pelibatan [Koopssusgab TNI] itu, semua upaya yang baik kita pasti dukung," kata Wiranto, Rabu (16/5/2018).
Wiranto mengatakan Koopssusgab dinilai mampu melengkapi kekuatan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang selama ini terlibat dalam menanggulangi teror. Hal itu bertujuan agar Indonesia jauh dari ancaman terorisme yang makin mengkhawatirkan.
Meski begitu, mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI ke-9 itu mengatakan realisasi pelibatan pasukan Koopssusgab TNI akan didiskusikan dan dibicarakan bersama terlebih dulu dengan pihak Kepolisian maupun TNI.
Lebih lanjut ia mengaku pemerintah masih menunggu perkembangan hasil pembahasan RUU Terorisme terlebih dulu di DPR.
"Nanti [pelibatan Koopssusgab TNI ] itu akan kita bicarakan di rapat itu. Kita undang pihak Kepolisian dengan TNI," ujar dia.
Pertanyakan Urgensi
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori mempertanyakan Keinginan Presiden untuk menghidupkan kembali Koopssusgab TNI (Komando Pasukan Khusus Gabungan) yang terdiri dari berbagai satuan di TNI. Menurutnya Pemerintah seharusnya dapat menahan diri dan menunda wacana tersebut di tengah peristiwa yang terjadi saat ini.
“Saya rasa wacana itu tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk saat ini di bentuk. Semuanya harus calling down dulu, janganlah membuat kelembagaan dalam situasi yang lagi galau dan emosi. biarlah lembaga aparat hukum bekerja dulu dan tentu aparat yang lainnya yang punya tugas yang sama,” Kata Syaiful saat di hubungi (14/05/2018).
Politisi PKB itu menjelaskan, membuatlembaga dalan keadaan galau dan emosi seperti saat inijustru tidak akan efektif. Terlebih saatini Pemerintah sudah banyak memiliki Badan maupun Lembaga yang menangani teroris seperti Densus 88, BNPT dan BIN.
“Kenapa lembaga BIN, BNPT, Densus 88 tidak dioptimalkan? Kalau nanti membentuk badan atau lembaga baru justru saya khawatir akan tumpang tindih dan pemborosan. Apalagi belum memiliki payung hukumnya, lalu pakai dasar hukum apa lembaga baru tersebut” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah sebaiknya menyatukan pendapat untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme yang selama ini Pemerintah belum memiliki persamaan persepsi.
“Saya rasa lebih baik Pemerintah fokus terhadap penyelesaian RUU Terorisme, jangan sampai publik menilai DPR yang menunda untuk mengesahkan pembahasan tersebut” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, wacana pelibatan pasukan Koopssusgab TNI pertama kali dilontarkan oleh Moeldoko yang menyatakan bahwa Joko Widodo tertarik dengan wacana menghidupkan kembali pasukan tersebut untuk memberantas terorisme di Indonesia.
Menurut Moeldoko, pasukan Koopssusgab TNI perlu dihidupkan kembali perannya karena persoalan terorisme masuk dalam ranah ancaman yang faktual.
Ia melihat bahwa hampir di semua negara terorisme dianggap sebagai ancaman yang berstatus 'high intensity' sehingga memerlukan penanganan khusus.
"Saya diskusi dengan presiden, saya sampaikan apa yang akan dilakukan ini, dan beliau sangat tertarik, sangat mungkin ada pelibatan itu," kata Moeldoko pada Jumat (11/5/2018) lalu.
Diketahui, Koopssusgab TNI sendiri dibentuk oleh Moeldoko selaku Panglima TNI pada 2015 lalu. Tim ini merupakan gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 milik TNI AD, Denjaka milik TNI AL, dan Satbravo-90 dari TNI AU.
Jumlah pasukan khusus ini 90 personil. Mereka disiagakan di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan status operasi, sehingga siap siaga setiap saat jika diperintahkan untuk terjun menanggulangi teror.