Selasa, 15 Mei 2018 16:18 WIB
Ingatkan Peran Intelijen Ditingkatkan, Fadli Zon Bicara HAM
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pemerintah memperketat pemantauan WNI yang baru pulang dari Suriah.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut pemantauan ini harus dilakukan secara hati-hati.
"Saya kira nggak bisa serampangan dalam melakukan tindakan itu. Dan kita kan juga punya perangkat hukum yang menyangkut HAM. Jadi harus juga ada penghargaan terhadap HAM," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/05/2018).
Sebab, menurut Fadli, tak semua orang yang berangkat ke Suriah mengikuti pelatihan teroris. Karena itu, aparat keamanan tidak bisa menggeneralisasi keberangkatan dan kepulangan seseorang dari Suriah.
"Orang pulang dari Suriah kasus per kasus, apa yang dilakukan. Ada orang yang datang ke Suriah itu memberikan bantuan. Memangnya orang pulang dari Suriah itu langsung jadi teroris? Saya kira nggak bisa kita perlakukan orang secara general," ujarnya.
Fadli justru mengingatkan agar peran intelijen negara bisa ditingkatkan. Menurutnya, saat ini masih terjadi disfungsi aparat keamanan.
"Tapi kalau orang itu jelas, misal ada laporan lagi merakit bom atau membeli dalam jumlah besar di apotek dan sebagainya, nah itu diselidiki diam-diam. Nah itu adalah tugasnya intelijen, kemudian melakukan penindakan pencegahan," jelas Fadli.
"Nah ini kan seperti negara tidak bertuan, perangkat-perangkat keamanan ini tidak sesuai berjalan dengan yang harusnya," imbuhnya.
Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti di Makassar sebelumnya mengatakan WNI yang kembali dari Suriah ke Indonesia dipantau pemerintah. Ini dilakukan untuk mencegah aksi teroris yang memakan korban jiwa, seperti di wilayah Jawa Timur.
Agus menjelaskan WNI yang dipantau adalah WNI yang kembali dari Suriah yang diduga terlibat foreign terrorist fighter. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan, termasuk di wilayah perbatasan Poso, Sulawesi Tengah.
"Adalah dari eks Suriah kita waspadai kemudian ada beberapa informasi kita cermati dan dalami," kata Agus di Makassar, Sulsel, Selasa (15/5).(exe/ist)
- # pemantauan WNI
- # WNA ilegal
- # dpr
- # Fadli Zon
- # Partai Golkar
- # Partai Gerindra
- # PAN
- # PKS
- # PKB
- # PBB
- # PPP
- # Densus 88
- # Mayjen TNI Agus Surya Bakti
Login with Facebook