Kamis, 26 April 2018 07:53 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menilai, pariwisata belum menjadi sektor yang diunggulkan di daerah-daerah, padahal sektor ini termasuk urusan yang sudah didesentralisasikan sesuai dengan UU Otonomi Daerah.
“Di pusat, menterinya sudah begitu semangat. Tetapi di daerah belum. Saya kira baru satu dua yang benar-benar semangat menggarap potensi ini,” kata Abdul Fikri dalam keterangan pers, Kamis (26/4/2018).
Menurut Fikri, perlu dilakukan sebuah gerakan pengarusutamaan pariwisata sehingga untuk menggalakkan pariwisata hingga ke daerah-daerah.
“Kita harus ubah dengan gerakan, dengan tourism mainstreaming misalnya. Jangan kalah dengan gender mainstreaming,” katanya.
Fikri mengatakan, jika saat ini Indonesia sudah tidak bisa berharap banyak dengan sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung ekonomi, maka sektor pariwisata yang saat ini mulai mengalami peningkatan dalam kontribusi ekonomi, perlu digarap dengan serius termasuk oleh pemerintah tingkat daerah.
Ia prihatin sektor pariwisata di daerah-daerah kerap identik dengan hal-hal berbau kemaksiatan. “Contohnya di dapil saya, ketika ada bencana alam di sebuah destinasi wisata, orang menyebut bencana tersebut karena banyak maksiat. Kemudian desa wisatanya bubar. Padahal ini potensi kita,” tegasnya.
Lebih lanjut Fikri berpendapat, pariwisata juga perlu bersahabat dengan budaya dan potensi setempat sehingga bisa lebih dapat diterima oleh masyarakat.
"Dengan demikian citra negatif yang melekat pada sektor wisata bisa direduksi sehingga dapat memberi kemanfaatan yang berkelanjutan dalam menyelesaikan problematika ekonomi," tandas Fikri.