Jumat, 20 April 2018 15:29 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com _ Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsu Djalal, dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) DKI Jakarta masa bhakti 2016-2020.
Dengan demikian, ia resmi menggantikan Brigjen TNI Ivan R. Paleleu, yang sebelumnya dikukuhkan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Lemhanas, Jumat, 17 Februari 2017.
Syamsu mengatakan sangat siap mengemban tugas tersebut. Selain itu, ia juga menekankan bakal mengembangkan dan meningkatkan tata kelola organisasi dan prestasi taekwondo.
Utamanya, dikatakannya lagi, berkaitan dengan upaya keras untuk mendapatkan atlet yang berkualitas. Dengan demikian, PBTI bisa mendapatkan atlet dengan kualifikasi sesuai dengan stardard yang ada.
"Tantangan yang ada akan kita hadapi bersama. Semua harus fokus dan diletakkan pada upaya menuju pencarian atlet berbakat," katanya usai Musyawarah Provinsi Luar Biasa TI DKI Jakarta, Jumat (20/04/2018) siang.
Dipaparkannya lagi, Pengprov TI DKI Jakarta, harus bergerak cepat mengatasi tantangan yang ada. TI DKI Jakarta menjadi barometer pembinaan dan prestasi, termasuk tata kelola organisasi sesuai dengan ketentuan dan aturan organisasi.
Hal ini dipandang penting, karena menurutnya, jika terjadi hambatan yang disebabkan karena masalah tata kelola organisasi, maka biasanya akan berdampak pada prestasi atlet. Karena itu, ia menegaakan agar apapun yang terjadi, atlet jangan sampai menjadi korban.
“Taekwondo DKI menjadi barometer sekaligus contoh bagi daerah mengenai tata kelola organisasi dan pembinaan prestasi taekwondo Indonesia. Di DKI semuanya ada, mulai dari potensi SDM maupun dari segi infrastruktur dan organisasinya,” tegasnya.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, selain harus mampu melaksanakan output program berupa kejuaraan atau pertandingan taekwondo, ada hal penting untuk mencapai prestasi atlet yang maksimal, yakni kualitas kepelatihan dan kualitas perwasitan yang dimiliki oleh pengurus.
“Untuk mendapatkan atlet yang berkualitas, maka pelatih juga harus berkualitas. Wasitpun juga harus berkualitas, karena dengan wasit yang berkualitas, maka pertandingan taekwondo yang ketat dengan berbagai aturan, akan dipimpin oleh wasit-wasit yang kredibel dan memiliki kapasitas pengetahuan mengenai aturan pertandingan," imbuhnya.
"Karena itu diperlukan kerja sama yang sinergis dan konstruktif di antara kami dan juga PBTI. Menjawab target pencapaian prestasi taekwondo Indonesia di masa yang akan datang tidak bisa sendirian," urai lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965 tersebut.
Sementra itu , Ketua Pengprov TI Jakarta Selatan, Siswanto, mengaku sangat bersyukur dengan terpiihnya Syamsu Djalal. Diharapkannya, Syamsu dapat memberikan pencerahan dan membawa organisasi ke arah yang jauh lebih baik.
"Tentunya kita syukuri putusan-putusan hari ini. Yang baik-baik dan produktif harus kita dukung dan jalankan," ujarnya di lokasi.
Sebelumnya, empat dari lima pengurus kota (pengkot) Taekwondo Indonesia (TI) Jakarta sepakat untuk mengganti Ivan. Pasalnya, selama dua tahun memimpin tidak menunjukan kepeduliannya dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Hal tersebut membuat gejolak internal TI DKI Jakarta terus meninggi.
Minimnya perhatian Ivan terlihat saat kejurnas 2017. Kontingen ibu kota itu hanya maksimal meraih medali perunggu. "Itu pertama kali dalam sejarah Taekwondo DKI Jakarta tidak berhasil meraih emas. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kami khawatir dengan prestasi pada PON 2020 mendatang," tuturnya.
Karena itu empat pengkot tersebut bersepakat dan mengeluarkan mosi tidak percaya. Sebab tidak ingin prestasi TI dki menurun di masa mendatang.
Dalam AD/ART cabor sendiri ditetapkan, bila pemilik suara mengeluarkan mosi tidak percaya sebanyak 50+1 maka berhak menggelar pemilihan dan mengganti ketua tersebut.(exe)