Senin, 09 April 2018 07:42 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengungkapkan, 1 juta pengguna Facebook di Indonesia yang disebut mengalami kebocoran data harus direspons secara serius peemrintah Indonesia.
Kebocoran data ini, smabung dia, bukanlah peristiwa biasa karena telah mengancam privasi setiap orang, lembaga baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akun dan data di Facebook.
"Pemerintah harus segera mengklarifikasi terkait 1 juta akun FB yang bocor tersebut. Mengingat pengguna FB berasal dari individu lembaga swasta, lembaga pemerintah dan elit di Tanah Air," kata Arwani dalam keterangan pers, Senin (9/4/2018).
Politikus PPP ini menyarankan, pemerintah dan instansi resmi negara dari pusat hingga di daerah untuk mempertimbangkan tutup akun FB untuk memastikan keamanan data yang dimiliki.
"Langkah ini semata-mata untuk memastikan data resmi pemerintah tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Terkait peristiwa ini, Arwani menilai, pemerintah dapat melakukan penataan terhadap media sosial yang ada di Tanah Air untuk tunduk dan patuh atas aturan yang ada di Indonesia. Mulai soal hukum telematika, hingga persoalan pajak sejumlah medsos tersebut.
"Pemerintah harus memastikan keberadaan sejumlah media sosial di Indonesia tersebut juga memiliki kontribusi bagi penerimaan keuangan negara melalui pajak," tegasnya.
Arwani pun mengusulkan Komisi I DPR untuk membentuk Panja khusus merespons skandal kebocoran data FB yang di Indoensia disebut 1 juta akun diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Langkah ini penting untuk memastikan kedaulatan data setiap warga negara. Kebocoran data ini akan memiliki implikasi yang serius bagi siapa saja yang datanya diretas. (Rabu 11 April, Komisi I memanggil Facebook Indonesia)," tandasnya.