Jumat, 24 November 2017 07:14 WIB

Presiden Disarankan Lakukan Rotasi Pergantian Matra untuk Panglima TNI

Editor : Rajaman

Calon Panglima TNI (ist)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa tugas sebagai Panglima TNI pada Maret 2018.

Berbagai kalangan baik dari akademisi, LSM bahkan DPR sebagai mitra kerja langsung dari TNI sudah menyuarakan bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi segera menyodorkan calon pengganti untuk mengisi pos Panglima TNI untuk lima tahun kedepan.

Terlebih, berbagai pihak juga menganjurkan agar Presiden dapat melakukan rotasi disetiap matra untuk memberikan penyegaran dan menghindari adanya konflik kepentingan untuk menjadikan seseorang sebagai Panglima TNI.

Seperti Direktur Imparsial Al Araf yang menyarankan Presien mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran di dalam tubuh TNI. Rotasi untuk posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan.

"Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL," ujar Al Araf, Kamis (23/11).

Hal senada juga dikatakan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menambahkan, rotasi jabatan ini untuk menjaga keutuhan di dalam TNI.

"Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Rotasi jabatan Panglima TNI juga diperlukan untuk mendukung visi dari pemerintah mewujudkan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena selama dua tahun belakangan kebijakan TNI belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia.

"Problemnya dua tahun belakangan belum kelihatan integrasinya. Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Pembentukan koter (Komando Teritorial) baru di papua misalnya," jelas Muradi.

Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin berharap Presiden dapat mempertimbangkan rotasi angkatan dalam proses pengganti Gatot Nurmantyo.

Sebelum Gatot menjabat, posisi Panglima TNI dipegang oleh matra Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di antaranya Moeldoko dari AD pada 2013, Agus Suhartono dari AL pada 2010 dan Djoko Suyanto dari AD pada 2007.

"Saya ingin sampaikan kata bergilir. Pak Gatot, Pak Moeldoko dua-duanya Darat. Pak Agus AL. Djoko Santoso AD. Sebelumnya lagi puluhan tahun lalu AD. Jadi kalau lihat ini, jadi kohesi jadi berilah kesempatan kepada AU," ujarnya.

Dia juga menyarankan agar Presiden memilih Panglima TNI yang tidak ikut-ikutan dalam dunia politik. Dia berkaca pada sepak terjang Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Panglima TNI manapun ada keberhasilannya. Tapi ada pro dan kontra dan sebagainya. Dalam hati saya keberhasilannya dalam latihan-latihan bersama, dia (Gatot) oke. Tapi kalau dalam statment-stament kadang nyerempet-nyerempet urusan politik," pesannya.

Presiden juga perlu melihat sosok calon Panglima TNI yang lebih orientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kesejahteraan prajurit faktor utama. Sehingga mereka bisa bekerja maksimal demi nama bangsa dan negara.

"Kita tak bisa melatih prajurit sampai payah, tapi dia masih memikirkan anak-anaknya sekolah, sampai mikirin susunya sampai diminum. Ya dilengkapi lah," ucapnya.

Untuk itu, Komisi I mendesak Presiden segera mengirimkan nama calon Panglima TNI bulan ini. Alasannya, Panglima TNI yang baru dihadapkan pada tugas berat untuk pengamanan pemilu bersama Polri. Panglima yang baru membutuhkan waktu untuk nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri.

Apalagi, dalam waktu dekat, DPR akan segera memasuki masa reses. DPR memulai masa reses 13 Desember hingga 14 Januari 2018. Apabila nama Panglima TNI dikirim saat DPR memasuki masa reses, maka tak bisa diproses.

"DPR nanti yang akan memberikan persetujuan. Persetujuan itu disampaikan kepada presiden, setuju atau tidak setuju," tegas politikus PDIP ini.

Menanggapi masukan dan saran dari berbagai kalangan. Presiden Jokowi mengaku sudah mendengar masukan itu. Karena itu dirinya akan segera mengajukan nama calon pengganti ke DPR.

Jokowi menyatakan, dirinya akan melakukan pergantian Panglima TNI ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dia pun meminta DPR sebagai pihak yang akan melakukan pengujian calon Panglima TNI untuk menunggu.

"Ya, mekanismenya kan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi.

Untuk nama calon pengganti Gatot, Jokowi belum mau menyebutkan. Dia hanya menegaskan ada banyak nama yang berpotensi menggantikan Gatot.

"Namanya kan banyak," tegas Jokowi.