Minggu, 05 November 2017 17:27 WIB
Kemenhub Diharapkan Tinjau Ulang Rencana Penutupan Perlintasan KA
Perlintasan kereta di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mulai ditutup pukul 23.00, Jumat (5/5/2017). (ist).
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto meminta Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali penutupan sejumlah ruas jalan perlintasan kereta api (KA).
Pasalnya, lanjut dia, kebijakan yang bertujuan untuk keselamatan para pengguna jalan ini, justru meresahkan masyarakat, dan mengganggu kegiatan ekonomi.
"Berdasarkan pengaduan masyarakat yang saya terima, penutupan akses jalan yang melintasi rel kereta api, selain menyebabkan kemacetan juga menghambat kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan," ujar Anggota DPR-RI, Darmadi Durianto di Jakarta, Minggu, (5/11/2017).
Seharusnya Dirjen Perkeretapian Kemenhub, kata Darmadi, sebelum menutup akses jalan perlintas kereta api, duduk bersama masyarakat sekitar lokasi, dan melakukan sosialisasi serta mencari solusi terbaik.
"Harus dipikirkan plus dan minusnya akibat penutupan tersebut, jangan sampai tujuan baik Kemenhub untuk melindungi pengguna jalan, justru malah merugikan pengguna jalan itu sendiri, bahkan efeknya mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat," tandas dia.
"Presiden Jokowi saat ini sedang fokus membangun berbagai infrastruktur yang bertujuan menggerakan roda perekonomian, jangan sampai ada kebijakan yang justru menghambat kegiatan ekonomi," sambung Bendahara Umum Megawati Institute itu.
Menurut Darmadi, terganggunya ekonomi kerakyatan akibat penutupan akses jalan di perlintasan kereta api tersebut, terlihat sepinya pembeli di tempat usaha sekitar lokasi.
"Warteg, warung kelontong, dan usaha mikro lainnya otomatis sepi pembeli, belum lagi dampak kemacetan yang juga menghambat jalur distribusi. Saat ini banyak pelaku usaha mengeluhkan pasar yang sepi, janganlah ditambah beban dengan hal seperti ini, tolong ditinjau kembali kebijakan yang membuat masyarakat menjadi resah, karena saya rasa masih ada cara lain selain menutup akses jalan," katanya.
Sementara itu, Pengurus JP.37-38 Pasar Poncol Jakarta Pusat, Faqi Maulana membenarkan terganggunya aktivitas masyarakat akibat penutupan jalan di perlintasan kereta api.
"Para pedagang di Pasar Senen dan Pasar Poncol sangat merasakan dampaknya akibat penutupan akses jalan di perlintasan rel kereta api Senen. Kemacetan di sekitar Pasar Senen menuju Jalan Letjen Suprapto dan arah sebaliknya semakin menjadi-jadi. Keadaaannya sangat semrawut. Kondisi ini sangat mengganggu roda ekonomi," keluhnya.
Dia mengungkapkan, berbagai upaya untuk melayangkan protes akibatnya penutupan jalan di perlintasan rel Senen, dan Angkasa telah dilakukan. Mulai ke Balai Kota hingga DPRD DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini belum menemukan solusi terbaik.
"Yang membuat saya heran, saat audensi di Gedung DPRD DKI, pihak Dishub DKI menyatakan tidak mengetahui, ini kan aneh, masa melaksanakan tugas tidak tahu sih?. Tolong lah kami ini rakyat kecil, jangan terus dibuat sulit terus," kata Faqi saat berdiskusi dengan Anggota DPR-RI Darmadi Durianto.
"Yang jelas kami menolak ditutupnya akses jalan di perlintasan kereta api ini, masa tidak cara lain selain menutup jika alasannya ingin melindungi pengguna jalan. Sejak ditutup jalan di perlintasan rel Senen secara permanen para pedagang Pasar Senen dan Poncol aktivitas ekonomi menurun hingga 70 – 80%," ungkap dia.
"Jangan melupakan sejarah keberadaan Pasar Senen dan Poncol, jika begini jadinya para pedagang, dan juga masyarakat sangat terganggu, belum lagi di perlintasan lainnnya seperti Angkasa, Roxi dan lainnya," tandas Faqi.
Sejumlah penolakan juga dilakukan warga di perlintasan rel kereta api di Jalan Angkasa, Jalan Bandengan Utara, Bandengan Selatan, Roxi Jakarta Barat dan wilayah lainnya. Sebagai bentuk penolakan warga, terlihat dari spanduk yang terpasang di sekitar perlintasan rel kereta api.
Login with Facebook