Sabtu, 04 November 2017 08:17 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah optimal mempertimbangkan besaran kenaikan angka UMP buruh warganya menjadi Rp 3,6 juta. Karena itu buruh sebaiknya bersabar dengan keputusan tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR R, Ahmad Zainuddin saat berdiskusi dengan warga Jatinegara dalam rangka reses DPR di rumah makan Ibu Kandung, Jl Cipinang Raya, Jakarta Timur.
"Lazimnya setiap keputusan tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Sehingga kritis terhadap kebijakan tetap diperlukan. Namun kritis jangan sampai menghilangkah akal sehat. Karena itu buruh sebaiknya bersabar," ujar Zainuddin dalam keterangan pers, Sabtu (4/11/2017).
Menurutnya, keputusan UMP DKI 2018 dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan kelanjutan usaha di tengah kondisi perekonomian secara global yang masih melambat. Bahkan menurutnya, buruh justru seharusnya bersyukur karena UMP DKI merupakan yang tertinggai dibanding daerah lainnya.
"Terpenting yang harus diperhatikan, jangan berhenti di UMP. Anies-Sandi juga harus didorong meningkatkan subsidi kepada warga Jakarta, khususnya penerima UMP," ujar imbuhnya.
Politisi PKS ini mengatakan, kenaikan UMP dari Rp 3,3 juta menjadi Rp 3,6 juta memang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga Jakarta di tengah kondisi perekonomian global yang masih melambat dan berdampak ke dalam negeri. Namun beban biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi warga Jakarta bisa dipenuhi seutuhnya melalui subsidi
"Setelah UMP, justru ini yang seharusnya dikritisi buruh. Bagaimana program kesejahteraan lainnya selanjutnya melalui subsidi. Karena janji Anies-Sandi, maju kotanya bahagia warganya," jelasnya.
Dia mengilustrasikan, APBD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 76 Triliun. Dengan APBD sebesar itu, menurutnya, sudah sangat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta melalui berbagai program subsidi kesejahteraan.
"Sehingga penetapan UMP terasa adil jika dibarengi peningkatan subsidi," imbuh Zainuddin.