Kamis, 21 September 2017 08:31 WIB
Film G30S/PKI Versi Baru Jangan Dibuat Pemerintah
Syaiful Bahri Anshori (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Hanya saja, Jokowi menyarankan perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial.
Menanggapi hal itu, anggota komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mendukung pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Apabila pemerintah melarang diputarnya kembali film tersebut yang kini menjadi polemik di masyarakat, maka menurutnya pemerintah akan dihujat.
“Sebaiknya disetel biar masyarakat yang menilai baik buruknya. Kalau melarang pemerintah dihujat,” ujar Syaiful Bahri Anshori, Kamis (20/9/2017).
Lebih lanjut Syaiful mengatakan film G30S/PKI versi baru ini harus sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Bahkan bila perlu film ini membuat fakta-fakta terbaru dari peristiwa kelam bangsa ini. ”Sesuai dengan fakta sejarah yang terbaru menurut yang membuat film,” katanya.
Disatu sisi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta film versi baru ini tidak dibuat atau dibiayai oleh pemerintah. Seperti film Penumpasan Pengkhianatan yang disutradarai oleh Ariffin C Noor pada 1984 menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta oleh pemerintahan orde baru.
“Kalau pemerintah yang buat, pemerintah dicemooh dan membantah yang orde baru,” tuturnya.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini menambahkan, nantinya film versi baru itu tidak perlu memaksa-maksa televisi nasional maupun swasta menayangkannya. Hal itu bertujuan agar tidak ada kesan mengintervensi atau ada kepentingan politik di dalamnya. “Jangan disuruh-suruh,” tegasnya.
Login with Facebook