Selasa, 05 September 2017 06:27 WIB
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota DPR RI Firman Soebagyo meminta kepada pemerintah Myanmar khususnya kepada sang peraoh nobel penghargaan dunia Aung San Suu Kyi untuk berani menyelesaikan kasus krisis kemanusiaan terjadi di wilayah Rakhine menimpa muslim Rohingnya.
"Kita harus mampu melihat sejauh mana konsistensi dari beliau (Aung San Suu Kyi) untuk memberikan perdamaian bagi negaranya seperti didapatnya dalam sebuah penghargaan nobel perdamaian dari dunia," kata Firman kepada Tigapilarnews.com, Selasa (5/9/2017).
Dunia, sambung Firman, aka melihat reaksi apa akan dilakukan Aung San Suu Kyi setelah banyak dunia internasional serta tentunya para pemimpin dunia dan PBB banyak mengecam agresi militer Myanmar kepada muslim Rohingnya d Rakhine.
"Ini menjadi ujian bagi pemerintah Myanmar khususnya Aung San Suu Kyi bagaimana mereka menjawab dunia internasional atas krisis kemanusiaan terjadi di negaranya. Dan ini pertaruhan bagi nama baik Aung San Suu Kyi membuktikan bahwa penghargaan nobel perdamaian itu bukan hanya simbol saja," tegas politikus Golkar ini.
Disisi lain, Firman pun mengapresiasi langkah dari Presiden Jokowi telah bereaksi serta memerintahkan Menlu Retno Marsudi menemui pemerintah Myanmar serta Aung San Suu Kyi guna membicarakan jalan keluar seperti apa untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan muslim Rohingnya.
"Kita apresiasi diplomasi Indonesia dan ini tentunya semoga ada jalan keluar terbaik atas masalah ini," tutup Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah bertemu dengan pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi. Ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan itu terkait krisis kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine.
Empat hal yang disampaikan Retno kepada Suu Kyi adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal, tidak menggunakan kekerasan, serta perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Selain dengan Suu Kyi, Retno bertemu dengan 3 menteri Myanmar, yakni menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," kata Retno.
"Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," imbuhnya.
Selanjutnya, Retno juga mengatakan pentingnya membuka akses bantuan keamanan bagi warga Rohingya di Rakhine.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," ujar Retno dalam siaran pers, Senin (4/9/2017).
Seperti diketahui, sejauh ini dilaporkan sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demi menghindari konflik yang kembali pecah di Rakhine, sejak pekan lalu. Konflik itu dipicu bentrokan militer Myanmar dengan militan lokal yang bernama Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA).