Selasa, 22 Agustus 2017 07:08 WIB
LSM Tolak Gedung Baru, DPR: Suruh Mereka Kesini!
Firman Soebagyo (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan pihak-pihak yang sangat vokal menolak pembangunan gedung baru DPR seperti dilakukan oleh para LSM saat ini.
Menurut Firman, seharusnya mereka itu datang dan melihat langsung kondisi gedung yang ada di kompleks DPR baik itu setiap ruangan rapat pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) maupun ruangan anggota.
"Kalau mereka masih teriak-teriak lebih baik datang kesini dan liat kondisi seperti apa ruangan kita," tegas Firman di gedung DPR, Selasa (22/8/2017).
Firman pun menyanggah pernyataan beberapa LSM menyebut kinerja DPR bekerja buruk dan meminta fasilitas mewah tanpa prestasi semisal dalam soal legislasi UU yang harusnya diselesaikan sebagai bagian tugas utama DPR.
Lebih lanjut Wakil Ketua Baleg DPR ini pun lantas teringat dengan pernyataan Presiden Jokowi meminta agar dalam membuat UU jangan terlalu banyak dan diperlukan apabila ada urgensi mendesak saja.
"Karena itu saya sependapat dengan Presiden. Dan DPR ini jangan dijadikan pabrik UU kan kita ini hanya membantu pemerintah jadi jangan semua kesalahan dilimpahkan ke DPR," tandas Firman.
Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus, menganggap wajar bila masyarakat sinis dengan wacana DPR meminta gedung baru tanpa kinerja membanggakan.
"Publik tidak punya alasan untuk mendukung rencana DPR, karena mereka gagal membuktikan kinerja," kata Lucius usai diskusi dengan tema, DPR Indonesia: Buruk Kinerja, Rendah Kepercayaan, tapi dana Fasilitas Terus Membengkak di Jakarta, Senin 14 Agutus 2017.
Lucius menambahkan, hal termudah melihat kinerja DPR adalah dengan melihat hasil legislasi. Mengacu tiga tahun terakhir sangat minim undang undang yang dihasilkan DPR. Selain itu, alasan DPR meminta kenaikan anggaran seperti gedung yang sudah miring, ruangan penuh, kemacetan dan lainya tidak membuat masyarakat percaya.
"Faktor kepercayaan masyarakat buruk. Publik tidak cuma cukup melihat alasan untuk itu. Gedung miring, ruangan penuh. Itu tidak penting. Kinerja mereka tidak pernah berubah," ujarnya menambahkan.
"Cara mengukur kinerja kita (DPR) jangan seperti itu, saya ingat pernyataan Presiden Jokowi kalau mau b
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Bahkan menurutnya walau punya fungsi budgeting DPR sulit diawasi secara anggaran, sehingga trtansparansi anggaran yang minta dinaikkan dipertanyakan publik. "Minta jumbo, kemampuan kecil," ujarnya menyindir.
Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, mengingatkan agar DPR tidak membuat kegaduhan dengan wacana minta kenaikan fasilitas dan anggaran hingga Rp5,7 triliun. Menurutnya bila DPR mempunyai kinerja baik masyarakat pasti akan mendukung.
Ray mencontohkan ketika masyarakat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membutuhkan gedung baru. "Untuk gedung KPK. Publik kasih koin. Kenapa ke DPR beda? Publik enggak melihat implikasi buat DPR. Enggak perlu berteori sampai ke era Yunani kuno," katanya.
Login with Facebook