Polsel Dapat Percepatan Inklusi Keuangan

 

Saat ini sekira 170 juta penduduk di Indonesia masing-masing memiliki minimal satu buah ponsel, namun pemilik rekening bank baru sekira 70-75 juta orang.

 

Sehingga menurut Menkominfo penetrasi inklusi keuangan dapat lebih agresif jika dilakukan melalui pendekatan ponsel dan perangkat TIK.

 

"Ponsel ini dapat menjadi jala bagi kita untuk melakukan penetrasi," katanya saat konferensi jarak jauh (tele conference) dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berada di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Senin (14/08/2017).

Rudiantara mengatakan, TIK merupakan salah satu pendukung yang mampu menyebarkan inklusi keuangan secara lebih merata dan pihaknya mendukung penuh program UMI yang merupakan sinergi lima kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian UKM dan Koperasi serta Kementerian Kominfo, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya untuk inklusi keuangan di masyarakat bawah.

Menurut Menteri, melalui dana kewajiban layanan universal (USO) yang dikelola Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI), pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur layanan dan akses telekomunikasi terutama daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T) sehingga diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh ibu kota di Kabupaten dan kota di Indonesia terakses internet.

Dengan demikian diharapkan, melalui TIK yang menjangkau seluruh daerah akan mendukung penyebaran dan kemudahan akses program inklusi keuangan termasuk UMI.

Terintegrasi

Direktur Ekosistem BP3TI Danny Januar mengatakan, dalam tahap pertama peluncuran UMI saat ini, pihaknya memberikan dukungan dengan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

"Untuk tahap awal pilot project ini, kita membuat sistem informasi untuk penyaluran UMI. Jadi setiap transaksi di koperasi tercatat. Sistem ini terhubung dengan SIKP (sistem informasi kredit program -red) di Kemenkeu. Itu kayak data base penerima kredit program dari pemerintah seperti KUR," katanya.

Danny mengatakan, bila nantinya berkembang maka, pihaknya juga merencanakan untuk membuat teknologi informasi dan komunikasi dari tahap less cash (pengurangan penggunaan transaksi tunai) hingga cashless (transaksi non tunai). 

 

Pada tahap less cash, lanjutnya, masyarakat masih diberikan pilihan untuk menggunakan transaksi tunai maupun nontunai, misalnya penggunaan ATM.

Sementara pada tahap cashless nantinya menurut dia, pihaknya bisa saja membuat aplikasi semisal e-wallet atau dompet virtual yang terpasang dalam ponsel setiap nasabah UMI.

"Sekarang kan pilotnya gimana kita menyiapkan bisnis proses agar program ini bisa terintegrasi dengan sistem keuangan, pencatatan transaksi informasi penyaluran kredit. Sebelum ke cashless itu kita akan coba fase berikutnya less cash memberikan opsi kepada masyarakat agar penyaluran secara cash, karena masyarakat belum siap," katanya.

Sementara itu, Pemerintah meluncurkan program pembiayaan ultra mikro yang dibiayai dari APBN. Program pembiayaan tanpa agunan kepada para pedagang kecil dan sebagainya dengan plafon kredit di bawah Rp10 juta. 

Untuk tahun 2017 ini, pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun. Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi koordinator pendanaan program tersebut. Penyaluran dana ultra mikro melibatkan PT Pegadaian, PT Bahana Ventura dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Ketiganya menyalurkan ke masyarakat melalui koperasi-koperasi.(exe/ist)