Rabu, 14 Juni 2017 22:01 WIB
Tolak Angket, Presiden Didorong Tambah Jumlah Penyidik KPK
Rapat Pansus Angket KPK di gedung DPR (ist)
JAKARTA, Tigapialrnews.com - Fraksi Demokrat di DPR konsisten menolak pengguliran hak angket terhadap KPK. Demokrat meminta KPK tak dilemahkan dan mendorong Presiden Joko Widodo menambah jumlah penyidik lembaga antirasuah tersebut.
Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyebut mayoritas fraksi yang mendorong angket merupakan partai pendukung pemerintahan. Dia meminta Presiden Jokowi untuk memberi arahan ke partai pendukung angket tersebut.
"Akan sangat baik andai Presiden, demi kepentingan rakyat, berani mengingatkan pada partai-partai pendukungnya bahwa sebenarnya lebih baik dukung penguatan KPK daripada memaksakan hak angket yang disinyalir malah bisa perlemah KPK," kata Didi dalam keterangan pers, Rabu (14/6/2017).
Didi lalu menyinggung janji kampanye Jokowi kala itu yang ingin menambah jumlah penyidik KPK. Dia menyebut saat ini adalah waktu yang tepat untuk Jokowi memenuhi janjinya.
"Ada baiknya dan lebih mulia apabila Presiden segera meminta partai-partai pendukungnya tersebut untuk bisa sepenuhnya mendukung program peningkatan penyidik KPK hingga 10 kali lipat yang merupakan janji Presiden tersebut," ungkap Didi.
Didi kemudian mengkritik Pansus Hak Angket KPK yang menurutnya dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang digalakkan KPK. Banyak kasus korupsi besar yang mesti ditangani KPK dan sebaiknya tak ada yang mengganggu kerja mereka.
"Pansus Angket KPK jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai-partai pengusung Pansus Angket KPK akan komitmennya untuk tetap konsisten perang terhadap korupsi," cetusnya.
"Rakyat tidak ingin semangat penegak hukum sedikitpun kendor dan terganggu karena keberadaan Pansus ini," imbuh Didi.
Login with Facebook