Senin, 12 Juni 2017 09:39 WIB
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo menilai, kebijakan pencabutan subsidi listrik 900 VA oleh pemerintah sama sekali tidak mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasalnya, menurut Politikus Gerindra itu, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada bedanya dengan rezim orde baru dipimpin Presiden Soeharto.
"Komisi VII menolak kenaikan (TDL), yang disepakati adalah penertiban subsidi agar tepat sasaran subsidi listrik 900VA diseleksi khusus untuk rumah tangga tidak mampu," jelas Harry saat dihubungi, Senin (12/6/2017).
"Padahal caranya gampang sekali. Kelihatan mudah dicek kondisi bangunan rumahnya. Kalau perlu dilihat copy SPT pajaknya,kerja sama dengan kantor pajak. Kalau pensiunan misalnya, minta dokumen pendukungnya," sambung Harry.
Oleh sebab itu, pihaknya akan membahas hal ini langsung dengan Menteri ESDM, Iganasius Jonan lantaran pada rapat sebelumnya dengan komisi VII, PLN justru menyatakan tidak ada kenaikan listrik dan kemudian menyalahkan media.
"PLN sudah menyatakan bahwa tidak ada kenaikan. Mereka menyalahkan media yang salah kutip. Kami akan protes keras nanti ke Menteri ESDM," pungkasnya