Selasa, 09 Mei 2017 17:01 WIB
Presiden: Kepemilikan Sertifikat Lahan Minimalisir Sengketa
Presiden Jokowi (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Presiden Joko Widodo mengatakan kepemilikan sertifikat lahan diberikan oleh pemerintah dapat menghindari konflik dan sengketa tanah di masyarakat.
Hal ini disampaikan Presiden disela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat sekitar Maluku Utara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate.
"Dilaporkan oleh Menteri BPN tadi yang hadir di sini 718, coba sertifikatnya diangkat semuanya," kata Presiden dalam sambutannya, Selasa (9/5/2017).
Presiden juga menceritakan terdapat sejumlah sengketa terjadi di masyarakat karena tidak adanya sertifikat itu.
"Terakhir saya menerima petani dari Karawang, dari Teluk Jambe, yang mengubur diri di depan Istana Negara. Setelah saya tahu, saya suruh masuk ke Istana. Saya tanya, kenapa? Mereka sudah tinggal di situ 50 tahun lebih tapi tidak pegang yang namanya sertifikat. Ini tidak ada hak hukum namanya, yang jadi penyebab sengketa," ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden menyatakan, saat ini jumlah warga memiliki sertifikat di Maluku Utara masih sedikit yaitu 216.000 sertifikat dari total 487.000 sertifikat yang harus diserahkan.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri BPN bahwa di Maluku Utara harusnya masyarakat yang pegang sertifikat itu ada 487.000, tetapi baru ada yang diselesaikan 216.000, artinya masih separuhnya belum ada," kata Presiden.
Pemerintah melalui jajaran Menteri Kabinet Kerja terus berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai. Sertifikat tersebut juga dapat dijadikan jaminan tambahan modal usaha di bank untuk kegiatan yang produktif.
Namun demikian, Kepala Negara tak lupa mengingatkan masyarakat untuk mengkalkulasi dan menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Hati-hati kalau pinjam ke bank dengan sertifikat itu hati-hati. Harus dihitung, harus dikalkulasi. Bisa mengangsur tidak? Bisa mencicilnya tidak tiap bulan? Kalau kira-kira hitungannya tidak masuk, jangan. Nanti sertifikatnya hilang," ujar Presiden.
Sejumlah pejabat pemerintah yang mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
sumber: antara
Login with Facebook