Jumat, 14 April 2017 21:59 WIB

Djarot Sesalkan Politisasi Masjid

Editor : Yusuf Ibrahim
Djarot Saiful Hidayat (tengah). (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mendapat penolakan usai salat Jumat di Masjid Jami Al' Atiq di Tebet, Jakarta Selatan.

Djarot mengatakan bahwa dirinya bebas ingin salat Jumat dimanapun karena dia selalu mencari masjid yang searah dengan agenda selanjutnya.

"Kalau Jumatan (salat Jumat) itu kami itu bebas ke manapun. Di masjid manapun bebas enggak pilih-pilih. Dan kami akan selalu cari masjid yang satu arah dengan acara berikutnya," ujar Djarot usai salat Jumat di Masjid Jami Al'Atiq, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2017).

Soal adanya penolakan dari takmir dan beberapa jemaah masjid, Djarot menyebut hal tersebut adalah bukti masjid sudah dipakai untuk keperluan politik praktis. Djarot pun menyebut bahwa hal tersebut meniru pola di negara lain.

"Itulah bentuk yang saya sebutkan politisasi masjid. Untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Mungkin meniru pola di negara lain. Mungkin bisa diajak syiar negara-negara lain," sebut Djarot.

Padahal, kata Djarot, sebagai bangsa Indonesia, kita semua sudah menyepakati bahwa hanya Pancasila satu-satunya ideologi yang diakui. Apalagi, lanjut Djarot, kita semua berkewajiban menjaga silaturahmi.

"Kan kita sudah sepakati bahwa ideologi kita itu Pancasila. Bangsa kita itu bangsa yang berbineka, apalagi kita selama ini sangat bisa menjaga hubungan silaturahmi antar sesama umat muslim. Kita juga berkewajiban membangun persaudaraan sesama warga bangsa," kata Djarot.

"Bahkan lebih dari itu, Islam juga mengajak kita untuk menjamin menjaga hubungan antar manusia," lanjutnya.

Terkait Pilgub DKI, Djarot meminta jangan lagi isu-isu SARA yang dimunculkan. Djarot mengaku bahwa Timsesnya tidak pernah menggunakan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan suara. Mantan Wali kota Blitar itu juga menyayangkan penggunaan kata-kata provokatif yang digunakan oleh takmir masjid saat menyambut dirinya.

"Karenanya, dalam Pilkada Jakarta ini janganlah persoalan SARA dimunculkan. Kami tidak pernah seperti itu. Tadi saya dengar juga takmirnya juga bilang boleh sah tidak mensalatkan jenazah bagi orang yang munafik. Masing-masing kalau punya tafsir benar salah begitu kan susah. Kebenaran hanya milik dia, kita semua salah," tutur pria berkumis itu.

Dia juga ingin semua warga Jakarta menghormati pilihan tiap orang untuk pencoblosan tanggal 19 April mendatang. Hal tersebut untuk menjaga pelaksanaan Pilkada yang aman. Apalagi, Jakarta merupakan barometer pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Marilah kita harga menghargai, hormat menghormati, terserah milih tanggal 19 (April) monggo, silakan. Yang penting kita jaga betul Jakarta ini aman. Jakarta ini barometer dalam pelaksanaan demokrasi yang tadi disampaikan demokrasi yang menggembirakan," ucap Djarot.

Djarot pun menyerahkan pilihan pada tanggal 19 April mendatang pada warga Jakarta. Yang paling penting baginya adalah jangan ada lagi penolakan yang dilakukan kepadanya saat mengunjungi masjid yang ada di Jakarta.

"Yang bisa mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik, atau serahkan sepenuhnya kedaulatan itu di tangan rakyat. Jadi kalau saya, sekali lagi saya ke masjid, kemana saja boleh, masak nggak boleh," tutupnya.

Sementara itu, Ketum PPP Djan Faridz, yang mewakili para parpol pendukung Ahok-Djarot, meminta agar warga DKI tidak salah pilih saat di bilik suara nanti. Dia meminta agar warga Jakarta memilih pemimpin yang menjalankan Islam yang ahlisunnah waljamaah.

"Jadi jangan sampai salah pilih. Calon yang satu lagi didukung partai yang bukan ahlisunnah waljamaah. Kuping kita ada dua, mata, tangan ada dua. Jadi nanti kalau ke bilik suara diam-diam saja, kasih tahu suami suruh diam-diam, jangan ngomong-ngomong," ujar Djan di lokasi yang sama.

"Jangan dengarkan yang nggak-nggak, fitnah itu. Kalau mau jadi pemimpin, jangan menggunakan fitnah. Kalau saya mau ngerayu cewek saja saya nggak memfitnah," lanjutnya.

Djan juga sempat mengatakan soal kontrak politik yang diberikannya pada Ahok-Djarot. Dalam kontrak tersebut, Djan meminta agar Ahok-Djarot lebih memperhatikan nasib marbut masjid dan para muadzin.

"Saya buat kontrak politik dengan calon. Saya minta agar marbot digaji, muadzin digaji. Saya berjuang untuk Islam, agar tumbuh pemimpin proumat Islam," tutupnya.(exe/ist)


0 Komentar