Senin, 10 April 2017 15:12 WIB

Sekda DKI Yakin Masih Ada Pungli di Lingkungan Pemerintahan

Reporter : Evi Ariska Editor : Hendrik Simorangkir

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah. (Foto: Evi Ariska)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meyakini masih adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan pemerintahan DKI.

Hal itu diyakininya karena adanya tim Sapu Bersih (Saber) Pungli. Ia menilai jika tidak ada pungli maka tidak mungkin tim tersebut dibentuk.

"Tim saber ini gunanya memang mengintip dimana masih maraknya terjadi pungutan terhadap masyarakat," kata Saefullah di Balaikota DKI, Senin (10/4/2017).

Namun, dirinya memastikan di lingkungan Pemprov DKI sudah tidak ada lagi pungli yang terjadi. Pasalnya, gaji pegawai sudah memasuki angka yang sangat bagus, sehingga memaksimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Oleh karena itu jangan lagi minta apapun kepada masyarakat terkait pelayanan yang diberikan, jadi nol rupiah. Kalau masih ada yang minta seperti itu, ya kelewatan saja saya pikir," ungkapnya.

Hal ini dikatakan Saefullah menyusul adanya kasus oknum Lurah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungutan Liar atau (Pungli). Pihak Pemprov DKI Jakarta pun akan melakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan siang ini.

"Sangat tergantung pada usulan Walikota. Kalau Walikota usulkan kinerjanya memang tidak bagus akan kita ganti. Rencananya kalau jadi mungkin minggu ini ada pelantikan. Apa yang menjadi dikeluhkan SKPD-nya, mungkin ada yang pensiun itu harus diisi. Kedua, apa yang dikeluhkan para walikota, nanti kita dengar walikota seperti apa kita akan bahas di baperjakad," jelasnya.

Hal senada diutarakan Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono, ia mengungkapkan oknum Lurah tersebut sedang dalam proses pemberhentian.

"Ya bisa pemberhentian dari PNS, bukan hanya distafkan, berhenti dong," pungkas Soni.