Jumat, 24 Februari 2017 18:31 WIB
JAKARTA,Tigapilarnews.com - Pemerintahan era Presiden Joko Widodo kini tengah memperjuangkan kedaulatan tanah Papua melalui kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada perusahaan tambang di Indonesia, termasuk PT Freeport.
Namun, kebijakaan tersebut kemudian diterpa isu pencitraan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019.
"Hubungannya dengan Pilpres bisa iya bisa tidak, terlalu dini kita baca arahnya kemana, yang jelas rezim Jokowi harus berani lepas belenggu Freeport, caranya jadikan Freeport legacy beliau," ungkap Peneliti PARA Syndicate, Ari Nurcahyo di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).
Terlepas dari itu, Ari mengatakan dengan kebijakaan Peraturan Pemerintah No.1/2017 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut harus dipersembahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Papua.
"Jangan liat moment politik, jadikan kepentingan rakyat Papua, moral politik sikap status Freeport harus tribute to Papua," tandasnya.