Kamis, 16 Februari 2017 17:01 WIB
Kemenhub Patok Rp 50 triliun Pagu Anggaran 2018
Budi Karya Sumardi (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok besaran kebutuhan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di atas Rp50 triliun atau naik dari APBN 2017 sebesar Rp45,98 triliun.
"Kami merencanakan di atas Rp 50 triliun, tapi melihat banyaknya masukan-masukan kita lihat berapa yang disetujui," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018 di Kemenhub, Kamis (16/2/2017).
Budi menuturkan, besaran pagu kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai dua program utama, di antaranya memastikan konektivitas hingga daerah terpencil dan transportasi perkotaan, seperti kereta ringan (LRT) dan "mass rapid transit" (MRT).
Ia menambahkan, untuk proyek-proyek di 2018 diprioritaskan untuk sektor Perhubungan Laut dan Perkeretaapian.
"Kita akan pastikan konektivitas terjadi di daerah dan di Jawa, apa yang kita lakukan adalah mengintensifkan pelabuhan-pelabuhan penting dan kapal-kapal penting untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain," katanya.
Salah satu program andalan, yaitu Tol Laut dan Rumah Kita, merupakan gudang logistik untuk menampung bahan-bahan pokok yang ditempatkan di 13 titik di wilayah Timur untuk memastikan ketersediaan dan siap didistribusikan, sehingga harganya bisa ditekan.
Sementara itu untuk di Pulau Jawa, pihaknya akan memperkuat armada kapal Ro-Ro dalam program pelayaran jarak dekat (short sea shipping).
Adapun di sektor perkeretaapian, lanjut dia, pihaknya masih akan melanjutkan proyek pembangunan KA di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang didorong untuk dikerjakan oleh swasta.
Untuk itu, Budi mengatakan penyerapan anggaran tahun ini terus digenjot hingga mencapai target, yaitu 95 persen dari yang sebelumnya 83 persen.
Dia menjelaskan untuk meraih target penyerapan anggaran tersebut, pihaknya memfokuskan pada program-program yang harus tepat sasaran.
"Ada satu filosofi yang disampaikan, yaitu 'money follow program' (anggaran mengikuti program), uang itu harus dikasihkan pada program bukan pada proyek," katanya.
Menurut dia, banyaknya proyek yang dikerjakan bukan merupakan suatu indikator bahwa anggaran tersebut terserap dengan baik.
"Kita melihat kunjungan saya ke daerah itu masih banyak berbasis proyek, padahal mestinya program yang dilaksanakan itu harus jelas," katanya.
Selain itu, Ia juga mempercepat pengerjaan proyek jangka menangah, yang awalnya dilaksanakan selama 3,5 tahun dipersingkat menjadi 1,2 tahun.
"Sebaliknya, proyek-proyek yang kurang begitu penting dan terlanjut dibangun, kita bangun tapi dalam waktu yang lebih panjang," katanya.
Budi menilai dengan tingkat keterserapan yang baik, maka akan membuat penganggaran lebih efisien dan proyek diharapkan selesai.
Dia juga terus mendorong peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk terlebiat dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur transportasi agar alokasi anggaran bisa diprioritaskan ke daerah-daerah terpencil.
sumber: antara
Login with Facebook