Kamis, 16 Februari 2017 14:36 WIB
BNPT Pastikan Jadi Bagian Satgas ProApro
Wiranto. (foto istimewa)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Menko Polhukam, Wiranto, menggagas Satgas Propaganda, Agitasi dan Provokasi (ProApro).
Satgas ini dibentuk untuk memerangi kabar-kabar bohong atau hoax yang kerap meresahkan masyarakat dan menggangu eksistensi negara.
"Yang kita hadapi ini masalah bangsa, masalah nasional, masalah yang akan ganggu eksistensi negara. Jadi ada upaya-upaya untuk mencoba memisahkan dua unsur antara rakyat dan pemerintah oleh berbagai propaganda yang menyesatkan," kata Wiranto di Hotel Royal Kuningan, Jalan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/02/2017).
Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, menurut Wiranto, propaganda yang ada sekarang lebih canggih dan hebat. Bahkan, agitasi yang disebarkan di media sosial kadang sulit dilacak akibat kecanggihan teknologi yang digunakan.
"Karena sumbernya tersembunyi dan setiap orang bisa melakukan kegiatan seperti itu. Ada satu lawan yang tidak kelihatan. Tapi suaranya dan tulisannya tetap muncul tapi orangnya tidak muncul, tidak ada," ujarnya.
Hal ini pula yang juga digunakan ubtuk kepentingan terorisme dan radikalisme. Media sosial dianggap metode yang tepat dalam melancarkan propaganda, agitasi dan provokasi.
"Acara ini mengajak seluruh kementerian lembaga terkait untuk lebih memahami, mendalami, mengerti mengenai bahaya satu aksi yang masuk dalam kategori propaganda, agitasi dan provokasi lewat dunia maya yang juga dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme dan radikalisme," imbuh Wiranto.
Karena itu, satgas ProApro dibentuk untuk memerangi bahaya dan ancaman tersebut. Satgas yang berada di bawah Kemenkopolhukam ini juga akan melakukan beberapa aksi untuk mencegah penyebaran berita palsu ini.
"Pertama, kita lawan opini yang dibangun propaganda itu dilawan dengan satu kebenaran faktual. Sebab isu hanya bisa dinetralisir oleh fakta," kata Wiranto.
"Kedua, menelusuri sumbernya siapa, apakah ini kegiatan kelompok teroganisir atau badan-badan tertentu yang ganggu kegiatan negara," sambungnya.
Selain itu, satgas ini nantinya akan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan propaganda tersebut termasuk membersihkan sumber-sumber tempat propaganda ini dilancarkan.
"Ketiga operasi yustisi, ditindak oknum-oknum, orang-orang, kelompok-kelompok yang melaksanakan kegiatan seperti ini," ucap Wiranto.
"Keempat, sumber-sumber yang menampung agitasi, propaganda itu dilibas ini sudah berjalan sebenarnya tapi masih belum massif dan belum terorganisir dengan baik," lanjutnya.
Menurut Wiranto, memerangi kabar yang menyesatkan di media sosial bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dari semua elemen termasuk masyarakat.
"Makanya kita mengajak untuk bersama-sama, untuk memerangi berita hoax inilah, berita palsu, berita bohong yang justru akan meresahkan masyarakat tapi juga akan menganggu eksistesi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya," ujar Wiranto.
Lebih jauh, Satgas ProApro ini juga akan melibatkan semua elemen termasuk di dalamnya adalah BNPT.
Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius, mengatakan lembaganya termasuk dalam bagian dari satgas yang telah diinisiasi sekitar dua bulan lalu ini.
"(Di bawah koordinasi) Menkopolhukam. Saya bagian dari satgasnya menkopolhukam, ProApro itu. Itu sudah dari sebulan dua bulan lalu inisiasinya," kata Suhardi di lokasi yang sama.(exe/ist)
- # Menko Polhukam
- # Wiranto
- # Satgas Propaganda
- # Agitasi dan Provokasi
- # Satgas ProApro
- # Hotel Royal Kuningan
- # Jalan Persada
- # Jakarta Selatan
- # BNPT
- # komjen suhardi alius
- # Menkopolhukam
- # media sosial
Login with Facebook